Notification

×

Iklan

Iklan

DPRD Minta Revitalisasi Gedung Sate Jangan Pakai Bahasa Spanyol

Selasa, 21 April 2026 | 19:20 WIB Last Updated 2026-04-21T12:20:54Z
Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP

Bandung.Internationalmedia.id.-Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP, meminta kepada Pemda Provinsi Jawa Barat Revitalisasi Gedung Sate dan Lapangan Gasibu jangan menamainya dengan bahasa Spanyol, memakai istilah Plaza.

Proyek yang sudah berkontrak sejak 6 April hingga 6 Agustus 2026 memang sudah tercantum dalam APBD 2026. Namun, diingatkan agar penamaan kawasan hasil revitalisasi nanti tidak kebarat-baratan.

”Hendaknya tidak menggunakan istilah Plaza. Kami minta dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) nanti, gunakan istilah yang bernuansa Sunda. Kita harus bangga dengan identitas sendiri di tanah sendiri,” tegas politisi PKB tersebut.

Hal itu disampaikan Rahmat dalam Rapat Kerja Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Biro Umum Setda Jabar di Gedung DPRD Jabar, Kamis (16/4/2026). Rapat ini juga menghadirkan Biro Hukum, Bagian Aset DPKAD, Inspektorat, hingga Bappeda Jabar.

Dikatakan, pihaknya menaruh perhatian serius terhadap proyek revitalisasi yang menelan biaya Rp 12 miliar tersebut.

Selain itu rencana penutupan jalan sepanjang 150 meter di Jalan Diponegoro – tepatnya di antara Gedung Sate dan Gasibu – untuk dijadikan area integrasi taman, mendapat lampu hijau. Namun, Komisi I memberikan catatan tegas kawasan tersebut harus murni menjadi ruang terbuka hijau.

Konsepnya integrasi taman, jadi di area jalan yang ditutup itu hendaknya tidak ada bangunan fisik yang berdiri. Biarkan menjadi ruang publik yang asri dan terbuka, tambahnya.

Kerjasama Hotel Pullman

Tak hanya soal fisik gedung, urusan aset pun dibahas. DPRD Jabar menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Gubernur KDM untuk melakukan evaluasi total terhadap Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Hotel Pullman.

Langkah ini diambil untuk memastikan aset Pemprov Jabar memberikan manfaat maksimal, termasuk peningkatan dukungan terhadap tugas dan fungsi pelaksanaan pemerintahan di Jawa Barat.

”Kita dukung langkah Gubernur. Evaluasi ini penting agar kerjasama yang ada benar-benar memberikan dampak positif bagi Pemprov dan masyarakat Jabar secara luas,” tutupnya. (ter)

×
Berita Terbaru Update