Karawang.Internationalmedia.id.- Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menilai, RSUD Karawang yang diamanahkan sebagai rumah sakit rujukan regional masih menghadapi persoalan mendasar. Terutama pada keterbatasan sarana dan prasarana penunjang layanan kesehatan.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Encep Sugiana menyebutkan, kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapat perhatian serius agar fungsi rujukan regional dapat berjalan optimal.
“RSUD Karawang ini sudah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan regional, sehingga memang harus memiliki keunggulan layanan yang lengkap dan siap melayani pasien rujukan dari berbagai daerah,” ujar Encep seusai kunjungan kerja ke RSUD Karawang, Rabu, (28/1/2026).
Dari aspek sumber daya manusia, lanjut Encep, RSUD Karawang dinilai cukup memadai, khususnya ketersediaan dokter spesialis. Namun, meski demikian masih terdapat kebutuhan dokter subspesialis, terutama untuk layanan jantung dan stroke yang membutuhkan kompetensi khusus dan penanganan cepat.
“Kalau dari sisi SDM, dokter spesialisnya sudah cukup, tetapi untuk subspesialis, terutama jantung dan stroke, memang masih sangat dibutuhkan. Ini layanan krusial dan harus ditangani oleh tenaga yang benar-benar kompeten,” jelasnya.
Encep menambahkan, pihak rumah sakit terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM, termasuk dengan rencana menyekolahkan dokter spesialis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang subspesialis.
Encep menuturkan, keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya alat CT Scan tipe 64 dan 128 slice yang sangat dibutuhkan untuk mendukung layanan diagnostik. Harga pengadaan alat tersebut yang mencapai sekitar Rp17 miliar menjadi kendala bagi rumah sakit untuk melakukan pengadaan secara mandiri.
“CT Scan ini sangat dibutuhkan, karena RSUD Karawang bukan hanya melayani pasien internal, tapi juga menjadi rujukan dari rumah sakit swasta di sekitarnya untuk pemeriksaan CT Scan,” kata Encep.
Karena itu, Encep mengaskan bahwa Komisi V DPRD Jawa Barat berencana menindaklanjuti temuan ini melalui rapat kerja dan hearing dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Pembahasan tersebut juga akan mencakup kondisi rumah sakit lain yang ditugaskan sebagai rujukan regional di berbagai wilayah Jawa Barat.
“Kita akan coba diskusikan dengan dinas terkait, karena jangan sampai rumah sakit sudah diberi tugas sebagai rujukan regional, tapi fasilitas pendukungnya tidak disiapkan secara maksimal,” ujarnya.
Encep menjelaskan, jika permasalahan serupa juga terjadi di rumah sakit rujukan regional lainnya, maka hal tersebut harus menjadi agenda kebijakan yang serius di tingkat provinsi.
“Kalau memang rumah sakit daerah ditugaskan menjadi rujukan regional, maka pemerintah provinsi harus hadir memberikan dukungan, terutama sarana dan prasarana, supaya pelayanan kepada masyarakat bisa benar-benar optimal,” Encep mengakhiri.*
