Kantor Pemerintah Kota Bandung
Bandung.Internationalmedia.id.-Wakil Wali kota
Bandung, Yana Mulyana menegaskan, seiring dengan adanya kasus terkonfirmasi
positif Covid-19 dilingkungan Pemerintah Kota Bandung meningkat, maka Pemkot
Bandung,lockdown 100 persen.
Seluruh kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk sementara waktu, ditutup. Pelayanan dilakukan secara online.
Penutupan kantor tidak hanya di kawasan Balai Kota
jalan Wastu Kencana No 2 saja, tetapi juga berlaku di sejumlah kantor OPD
lainnya.
Hal ini menyusul kasus terkonfirmasi positif di
lingkungan pegawai Pemkot Bandung yang terpantau meningkat, tegas Yana Mulyana, di Balai Kota Bandung, Jalan
Wastu Kencana No 2 Bandung, Senin (28/6-2021).
Dikatakan, dalam beberapa hari ini, terdapat
peningkatan jumlah karyawan yang terpapar virus covid-19, sehingga diputuskan
menutup kegiatan di Balai Kota. Tetapi untuk yang berhubungan dengan pelayanan
tetap dibuka. Pelayanan masyarakat tidak terganggu," ujarnya.
Kendati demikian, Yana belum mengantongi jumlah
detail pegawai Pemkot Bandung yang terpapar Covid-19. Namun langkah cepat ini
diambil karena dalam beberapa hari terakhir jumlahnya mengalami penambahan.
"Karena bertambah terus. Dari laporan, setiap
hari ada penambahan," ujarnya.
Untuk itu, sambung Yana, untuk sementara seluruh OPD
memberlakukan Work from Home (WfH) dengan persentase jumlah yang disesuaikan.
Menurutnya, terpenting yaitu tetap memberikan pelayanan
masyarakat. Selebihnya, seluruh OPD boleh mengatur dan menyesuaikan dengan
kebutuhan pekerjaannya.
"Persentase saja, kelihatannya kita tidak kaku.
Diupayakan yang bisa kerja dari rumah, ya dari rumah dulu. Tapi yang tidak
bisa, utamanya seperti pelayanan masyarakat jangan sampai terganggu,"
katanya.
Secara regulasi, Yana mengungkapkan, Kota Bandung
sudah mengantisipasi dengan menerapkan aturan pengetatan walau saat aturan
dibuat, Kota Bandung masih berada di zona oranye. Sehingga, ketika Kota Bandung
masuk ke zona merah hanya perlu meningkatkan pengawasan.
Kuncinya, Yana meminta partisipasi masyarakat untuk
menerapkan 5M secara ketat. Selain itu, turut mengawasai pelaksanaan pengetatan
dalam rangka mencegah transmisi lebih luas.
"Intinya adalah mengurangi mobilitas warga.
Karena kita yakini ini semua karena transmisi antar penduduk dan mobilitas yang
terus bergerak. Sebetulnya di Kota Bandung pengawasannya diketatkan. Jangan
hanya pemerintah saja tapi masyarakat juga mari bersama-sama," katanya.(Ter)