Pangeran Mohammed bin Salman merupakan putra raja dan dianggap sebagai penguasa Arab Saudi secara de-facto
Jakarta.Internationalmedia.id.- Raja Salman dikabarkan
telah mendepak dua orang pangeran dari jabatan penting di Kementerian
Pertahanan.
Pangeran tersebut yaitu Pangeran Fahad bin Turki
yang dipecat dari jabatan komandan pasukan gabungan dalam koalisi pimpinan
Saudi di Yaman.
Putranya, Abdulaziz bin Fahad, juga dicopot dari
jabatan wakil gubernur. Keputusan kerajaan menyatakan kedua orang tersebut
bersama dengan empat pejabat lainnya,
menghadapi penyelidikan atas
"transaksi keuangan mencurigakan" di Kementerian Pertahanan.
Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang merupakan
putra raja dan dianggap sebagai penguasa Arab Saudi secara de-facto, telah
mempelopori kampanye melawan dugaan korupsi di pemerintahan.
Namun, para kritikus mengatakan penangkapan
tokoh-tokoh elite ini bertujuan untuk melenyapkan penghalang kekuasaan bagi
pangeran.
Dilansir BBC, pada awal tahun ini, Wall Street
Journal melaporkan tiga anggota senior keluarga kerajaan telah ditahan. Di
antaranya adik raja Pangeran Ahmed bin Abdulaziz dan mantan putra mahkota
Mohammed bin Nayef.
Peristiwa penting yang melibatkan bangsawan Saudi
terjadi pada 2017, di mana puluhan tokoh keluarga kerajaan Saudi,
menteri-menteri dan pengusaha telah ditawan di hotel Ritz-Carlton di Riyadh.
Sebagian besar dari mereka belakangan dibebaskan,
namun setelah mencapai kesepakatan bernilai 106,7 miliar dolar AS.
Putra Mahkota Mohammed bin Salman, sejauh ini
mendapat pujian internasional saat berjanji melakukan rangkaian reformasi
ekonomi dan sosial negara yang sangat konservatif itu sejak berkuasa pada 2016.
Hanya saja dia juga 'tak bersih' dan dituding
terlibat dalam sejumlah skandal, termasuk pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi
di kedutaan Saudi di Istanbul pada 2018.
Selain itu, ia juga dituding terlihat dalam dugaan
rencana pembunuhan terhadap mantan agen intelijen Saudi di Kanada.
Tak cuma itu, Pangeran Mahkota Mohamed bin Salman
juga dikiritik menyusul konflik berkelanjutan di Yaman, di mana Arab Saudi
menyokong pasukan pro-pemerintah.
Termasuk perlakuan kasar terhadap aktivis hak-hak
perempuan, meskipun sejumlah aturan diskriminatif telah dicabut seperti hak
perempuan untuk mengemudi.(*)