Oleh: Dr Wilmar Eliaser Simandjorang
Di balik setiap dokumen pembangunan, ada masa depan manusia yang harus diperjuangkan.
Ada dua hal yang menarik perhatian saya ketika berada di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
Pertama, sebuah logo di pintu kaca. Kedua, sebuah kalimat yang tertulis di dinding.
Saya berhenti sejenak di depan pintu kaca itu. Tertera tulisan:
BAPPENAS Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Di atasnya terdapat logo dengan tiga warna: oranye, hijau, dan biru.
Saya memandangnya bukan sekadar sebagai identitas sebuah lembaga. Dalam perenungan saya, ketiga warna itu seperti menggambarkan semangat, harapan, dan keteguhan dalam membangun bangsa.
Di balik pintu kaca itu, berlangsung pekerjaan yang jauh lebih besar daripada sekadar menyusun dokumen, membuat tabel, menghitung anggaran, atau menetapkan target pembangunan.
Di sanalah masa depan bangsa direncanakan.
Bagaimana anak-anak di desa memperoleh pendidikan yang layak. Bagaimana jalan dan infrastruktur menjangkau kampung-kampung terpencil. Bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Bagaimana kesempatan ekonomi terbuka lebih luas. Dan bagaimana tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.
Bappenas bukan sekadar tempat merumuskan angka dan menyusun program. Perencanaan harus memastikan bahwa setiap angka memiliki makna, setiap program membawa manfaat, dan setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi kehidupan rakyat.
Sebab pembangunan yang hanya mengejar angka dan kemegahan fisik, tanpa memperhatikan kesejahteraan manusia, berisiko kehilangan tujuan utamanya.
Pembukaan UUD 1945: Arah dan Tujuan Perencanaan
Saya kemudian melangkah masuk. Perhatian saya tertuju pada sebuah tulisan di dinding yang berbunyi:
"Tugas perencanaan adalah mewujudkan perlindungan bagi bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melahirkan ketertiban dunia yang berlandaskan keadilan sosial."
Kalimat tersebut mengingatkan saya pada Pembukaan UUD 1945, khususnya Alinea Keempat, yang memuat tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia.
Di titik itulah saya menemukan hubungan antara dua hal yang sebelumnya saya potret.
Logo Bappenas menggambarkan identitas lembaga yang menjalankan fungsi perencanaan pembangunan nasional. Sementara tulisan di dinding mengingatkan tentang tujuan besar yang harus diwujudkan melalui seluruh proses pembangunan.
Dengan kata lain, perencanaan bukan tujuan pada dirinya sendiri. Perencanaan adalah instrumen negara untuk memenuhi amanat konstitusi.
Lalu, apa sebenarnya makna perencanaan pembangunan?
Perencanaan bukan sekadar menyusun dokumen, membuat target, menghitung anggaran, atau menggelar rapat. Lebih dari itu, perencanaan merupakan cara negara menerjemahkan janji konstitusi menjadi kebijakan, program, dan tindakan nyata bagi rakyat.
Ada empat amanat besar yang harus menjadi roh dalam setiap perencanaan pembangunan.
1. Melindungi Segenap Bangsa Indonesia
Perencanaan pembangunan harus menghadirkan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh rakyat.
Perlindungan dari kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan, ancaman bencana, keterbatasan akses kesehatan, serta berbagai persoalan yang mengancam kehidupan masyarakat.
Negara harus hadir, terutama bagi kelompok yang paling rentan dan membutuhkan perhatian.
Pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh mereka yang sudah memiliki kekuatan ekonomi, akses, dan kesempatan. Masyarakat kecil, warga perdesaan, kelompok rentan, serta mereka yang tinggal di wilayah terpencil harus mendapatkan perhatian yang setara.
Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa besar anggaran terserap, melainkan seberapa jauh negara mampu melindungi rakyatnya.
2. Memajukan Kesejahteraan Umum
Kata yang penting dalam amanat konstitusi ini adalah umum.
Artinya, kesejahteraan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang, kelompok tertentu, atau wilayah yang sudah maju.
Pembangunan harus membuka kesempatan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.
Petani harus memperoleh kehidupan yang lebih baik. Nelayan harus mendapatkan perlindungan dan akses ekonomi. Pelaku UMKM harus memiliki kesempatan berkembang. Anak-anak muda harus memperoleh peluang kerja. Masyarakat desa harus merasakan manfaat pembangunan sebagaimana masyarakat perkotaan.
Kesejahteraan umum berarti kemajuan yang dirasakan bersama, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam angka statistik.
Karena itu, setiap rencana pembangunan harus menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat?
3. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Pendidikan bukan sekadar salah satu sektor pembangunan. Pendidikan merupakan fondasi bagi masa depan bangsa.
Perencanaan pembangunan harus memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas, tanpa dibatasi tempat lahir, kondisi ekonomi, maupun latar belakang keluarga.
Namun, mencerdaskan kehidupan bangsa juga memiliki makna lebih luas.
Negara harus membangun masyarakat yang sehat, terampil, kreatif, produktif, kritis, dan mampu menghadapi perubahan zaman.
Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang memiliki gedung tinggi dan infrastruktur megah, tetapi bangsa yang sumber daya manusianya berkualitas dan mampu menentukan masa depannya sendiri.
Karena itu, investasi terbesar pembangunan sesungguhnya adalah investasi pada manusia.
4. Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial
Amanat konstitusi ini menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh hanya berorientasi ke dalam.
Indonesia juga memiliki tanggung jawab dalam kehidupan internasional.
Pembangunan nasional harus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat, aktif dalam kerja sama internasional, menjunjung perdamaian, serta ikut memperjuangkan tatanan dunia yang lebih adil.
Kemajuan Indonesia diharapkan tidak hanya membawa manfaat bagi rakyat sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dunia.
Inilah makna pembangunan yang memiliki perspektif kebangsaan sekaligus kemanusiaan universal.
Perencanaan Bukan untuk Dokumen, Melainkan untuk Rakyat
Setelah merenungkan dua hal yang saya lihat di Bappenas, saya semakin memahami bahwa pekerjaan perencanaan memiliki tanggung jawab yang sangat besar.
Setiap kebijakan yang dirumuskan, setiap program yang ditetapkan, dan setiap anggaran yang dialokasikan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia.
Karena itu, para perencana pembangunan tidak boleh kehilangan orientasi.
Pekerjaan mereka bukan semata-mata untuk memenuhi target laporan, menyelesaikan dokumen, atau menyenangkan atasan. Tanggung jawab yang lebih besar adalah memastikan bahwa seluruh proses perencanaan benar-benar bermuara pada kepentingan rakyat dan amanat konstitusi.
Perencanaan yang tidak melindungi rakyat kehilangan maknanya.
Perencanaan yang tidak meningkatkan kesejahteraan hanya akan menjadi formalitas.
Perencanaan yang tidak mencerdaskan bangsa akan kehilangan arah masa depan.
Dan pembangunan yang tidak menghadirkan keadilan hanya akan memperlebar kesenjangan.
Pada akhirnya, ketika saya memotret pintu kaca dengan logo Bappenas dan tulisan di dinding itu, saya sebenarnya tidak sekadar mengabadikan sebuah kantor pemerintahan.
Saya sedang merekam sebuah pengingat tentang tanggung jawab negara.
Bahwa di balik setiap rencana pembangunan, ada kehidupan manusia yang dipertaruhkan. Ada masa depan anak-anak yang harus diperjuangkan. Ada harapan masyarakat desa yang menunggu diwujudkan. Ada rakyat kecil yang menantikan kehadiran negara.
Perencanaan adalah janji negara kepada rakyat.
Janji untuk melindungi. Janji untuk menyejahterakan. Janji untuk mencerdaskan. Dan janji untuk menghadirkan keadilan.
Janji itu tidak cukup ditulis dalam dokumen, dipajang di dinding, atau diucapkan dalam pidato.
Janji itu harus diwujudkan dalam kebijakan, dilaksanakan melalui pembangunan, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan perencanaan bukan diukur dari seberapa tebal dokumen yang dihasilkan, melainkan dari seberapa besar perubahan baik yang dirasakan rakyat. Dan janji negara itu harus ditepati.*
(Penulis, tinggal di Lereng Pusuk Buhit- Samosir)
