 |
| Wagub Jawa Barat, Erwan Setiawan saat memberikan keterangan kepada wartawan |
Bandung.Internationalmedia.id.— Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, memberikan arahan terkait wacana pinjaman daerah oleh pemerintah kabupaten/kota serta penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar pekerja migran perempuan.
Pernyataan tersebut disampaikan Erwan usai menghadiri dan menutup Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat di Hotel Horison, Bandung, Kamis (13/8/2026).
Menanggapi rencana sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang akan mengajukan pinjaman daerah ke lembaga keuangan pihak ketiga, Pemprov Jabar meminta setiap kepala daerah melakukan kalkulasi secara matang dan akuntabel.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah beban beban keuangan daerah di masa depan.
"Jika ada skema pinjaman ke perbankan atau lembaga keuangan, tolong dihitung betul-betul secara presisi. Pastikan pinjaman tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan yang sangat mendesak dan menyangkut hajat hidup masyarakat, bukan sekadar kepentingan yang tidak prioritas," ujar Erwan Setiawan.
Selain isu anggaran, Pemprov Jawa Barat juga menyoroti maraknya ancaman rekrutmen ilegal dan TPPO, khususnya yang menimpa pekerja migran perempuan di wilayah Jawa Barat seperti Purwakarta.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Jabar akan mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) serta aparat penegak hukum guna memperketat pengawasan di lapangan.
Langkah strategis yang disiapkan Pemprov Jabar:
* Peningkatan Pelatihan: Memaksimalkan pembekalan keterampilan dan pelatihan kerja resmi sebelum keberangkatan.
* Pengawasan Ketat: Memperketat pengawasan jalur rekrutmen guna mencegah praktik pekerja migran non-prosedural.
* Penguatan Regulasi: Membuka peluang perbaikan Peraturan Daerah (Perda) maupun pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) dengan instansi terkait.
"Kami akan koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja untuk memastikan pembekalan dan pelatihan kerja dilakukan secara maksimal. Langkah pencegahan harus diperketat agar tidak ada lagi pekerja, khususnya kaum perempuan, yang menjadi korban perekrutan ilegal," tegas Erwan.
Sebelum sesi wawancara, Konferensi Provinsi PWI Jawa Barat secara resmi menyelesaikan agenda pemilihan kepengurusan baru untuk periode 2026–2031.
Hasil forum lima tahunan tersebut menetapkan:
* Tantan sebagai Ketua PWI Jawa Barat Periode 2026–2031.
* Oland PH Sibarani sebagai Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Jawa Barat.
Wagub Erwan Setiawan memberikan apresiasi atas terselenggaranya konferensi tersebut dan berharap PWI Jawa Barat dapat terus memperkuat kemitraan dengan Pemprov Jabar dalam menyajikan informasi yang edukatif, berimbang, dan terpercaya bagi masyarakat. (Ir)
