 | |
| Saat pertemuan |
Mitra kerja tersebut,Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dari Kementerian PKP nantinya program ini akan diintegrasikan dengan target pencapaian 3 juta rumah yang disebut sebagai penguatan sumber pendanaan. Yang sumber pendanaan, akan ada GWM BI, kemudian juga untuk dukungan FLPP yang ekspansi menjadi 350.000.
Nah ini bagian juga dari penguatan pendanaan, kombinasi pendanaan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel usai melakukan diskusi Usulan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Menurut Didyk Choiroel, pihaknya juga sedang melakukan pemetaan terkait target pembangunan rumah yang ada. Jadi nantinya pembangunan rumah tidak hanya merenovasi juga mendorong pembangunan rumah subsidi dan komersial.
Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain adalah usulan fitur dan skema pembiayaan berbasis KUR untuk sektor perumahan seperti dari sisi supply dan demand. Selain itu juga dibahas mengenai tujuan KUR perumahan, peruntukkan, plafon KUR, suku bunga subsidi, subsidi bunga, tenor, penjaminan, syarat kelaikan calon penerima dan Risk Acceptance Criteria (RAC).
Seperti diketahui, Danantara telah menyampaikan akan memberikan dana untuk mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
Berbagai masukan dari pihak perbankan dan pengembang juga disampaikan terkait rencana KUR Perumahan ini. Tentunya semua pihak yang terlibat dalam pertemuan ini menginginkan yang terbaik untuk Program 3 Juta Rumah.
"Targetnya kita akan mendukung untuk capaian 3 juta rumah, baik itu melalui pembangunan maupun melalui renovasi. ," imbuhnya.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, hasil pertemuan antara stakeholders soal KUR perumahan masih dalam tahap pengkajian dan diskusi. Berbagai masukan dari pengembang atau asosiasi pengembang, Himbara, Bank Swasta, Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan sebagai pengampu program, kebijakan program, serta Danantara serta dari Kementerian PKP nantinya sebagai panduan.
"Ya, ini kan saya kira menindaklanjuti komitmen antar stakeholder untuk menyesuaika pendanaan di sektor perumahan yang nilainya indikatif di Rp 130 Triliun. Selain itu untuk membicarakan dengan daerah-daerah, dengan pengampu program KUR, yaitu Kementerian Perekonomian, memang skemanya adalah hubungan-hubungan dengan menggunakan skema KUR," katanya.
Lebih lanjut dirinya menerangkan, tadi ada beberapa masukan terobosan yang itu perlu dikoordinasikan dan dikomitmen untuk berlanjut dengan pengampu kebijakan dari Kementerian Perekonomian. Hal itu dikarenakan pasti akan ada perubahan regulasi-regulasi yang sudah ada saat ini.
BP Tapera sebagai fasilitator dalam konteks ini akan terus berkoordinasi terkait aturan KUR itu sesuai aturan dalam Permenko Perekonomian. "Kami tadi mendiskusikan program sektor perumahan untuk mendiskusikan masukan-masukannya seperti apa sih, dukungan dari sisi supply akan seperti apa, dukungan dari sisi demand akan seperti apa," terangnya.(RBS)
