Bandung.Internationalmedia.id.-Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP, Rafael Situmorang,SH,MH mendukung sejumlah aset milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak dikelola secara optimal akan ditarik kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Penarikan aset ini merespons hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas temuan pengelolaan yang tidak optimal oleh BUMD Jabar.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mengaku akan melakukan audit investigasi terhadap sejumlah BUMD tersebut. Pasalnya, banyak aset milik Pemprov Jabar yang tidak memberikan timbal balik pada kas keuangan daerah, bahkan sampai hilang.
"Aset pemerintah itu di mana-mana, tetapi manfaatnya yang sampai hari ini itu belum terlihat. Bahkan, secara bertahap aset itu hilang. Hilang dari sisi catatan, hilang dari sisi penggunaan," katanya sesuai Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024, di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (26/5/2025).
Dia mengatakan, pihaknya tengah fokus pada pengembalian aset yang sudah menjadi milik BUMD. Dedi khawatir aset tersebut akan dikelola oleh pihak ketiga tidak sesuai peruntukan. Mengingat, ada sejumlah aset yang telah diserahkan BUMD untuk dikelola pihak ketiga. Namun, tidak berhenti di situ saja, aset itu kemudian pengelolaannya dipindahtangankan lagi.
Salah satunya adalah lahan eks bangunan bioskop Palaguna Kota Bandung yang kemudian hari menyebabkan sejumlah masalah.
Ini agak berbahaya. Ketika aset berubah ke BUMD, oleh BUMD di BOD-kan, oleh pemegang BOD-nya dipihak ketigakan lagi," kata Dedi. "Daripada aset-aset ini dikelola oleh BUMD dan tidak menghasilkan apa pun, bahkan dipihak ketigakan, yang menikmatinya oknum BUMD dan pihak ketiganya, maka saya ingin seluruh aset itu dikembalikan ke provinsi," ucapnya.
Untuk itu, Rafael meminta agar apa yang diucapkan Gubernur Jabar untuk menarik aset BUMD tersebut benar-benar direalissikan.(Ter)
