Jakarta.Internationalmedia.id.- Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN - ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) ke-36 yang diselenggarakan di Gedung ASEAN, Jakarta.
Pertemuan telah dibuka pada 27 Februari dan akan berlangsung hingga 3 Maret 2023 untuk membahas perkembangan terkini serta inisiatif seputar isu HAM di kawasan.
Pertemuan AICHR ke-36 dipimpin oleh Yuyun Wahyuningrum, Wakil Indonesia untuk AICHR yang juga adalah Ketua AICHR 2023, mengikuti Keketuaan Indonesia di ASEAN di tahun ini. Pertemuan sendiri dihadiri oleh sepuluh Wakil/Wakil Pengganti AICHR dari seluruh negara-negara ASEAN.
Pertemuan yang akan berlangsung selama lima hari ini merupakan agenda rutin AICHR untuk mengakomodir pembahasan serta pengambilan keputusan di AICHR terkait hal-hal yang menjadi kepentingan bersama negara-negara ASEAN di bidang HAM.
Dalam Pertemuan ke-36 AICHR, Indonesia mengusulkan penyelenggaraan ASEAN Human Rights Dialogue 2023 yang berguna sebagai platform dialog yang terbuka dan transparan dalam membahas isu-isu HAM di kawasan.
Indonesia juga mengajukan berbagai inisiatif lain di antaranya konsultasi best practices penciptaan lingkungan kerja yang adil bagi pekerja migran, pelindungan berbasis korban pada penanganan kontra radikalisme dan ekstrimisme, serta workshop penggunaan sistem rujukan untuk isu perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di ASEAN.
Kali ini, AICHR juga menggelar pertemuan antarmuka dengan sejumlah badan sektoral yakni ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), ASEAN Committee to Implement the Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW), ASEAN Committee on Women (ACW), Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR), serta mitra wicara Uni Eropa dan Australia.
Atas undangan Pemri, para wakil AICHR akan berkesempatan pula melakukan Country Learning Visit pada 2 Maret 2023 untuk melihat dari dekat keberhasilan Pemerintah Kota Bogor dalam mendorong promosi dan pemajuan serta pelindungan HAM di daerahnya.(marpa)
