Jakarta.Internationalmedia.id.- Kemlu RI dan Kemlu Vietnam kembali menyelenggarakan forum tahunan Policy Planning Dialogue (PPD) untuk membahas isu-isu strategis di regional dan bilateral kedua negara.
PPD
RI-Vietnam ke-9 kali ini diselenggarakan secara daring mengingat kondisi
pandemi Covid-19. Pada kesempatan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh
Kepala BPPK, Dr.Siswo Pramono, sedangkan Vietnam oleh Direktur Jenderal
Perencanaan Kebijakan, Kemenlu Vietnam, Nguyen Thanh Hai.
PPD Indonesia-Vietnam terutama mengangkat isu rivalitas AS-RRT,
perkembangan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), ketegangan
di Laut China Selatan (LCS) dan Semenanjung Korea, penanganan pandemi COVID-19, global
value chains (GVC), kondisi di Myanmar, kerja sama subregional
dan perundingan delimitasi ZEE. Dalam hal ini, Indonesia dan Vietnam sepakat
bahwa sentralitas ASEAN adalah kunci menghadapi isu-isu tersebut.
Dr. Siswo Pramono dalam kesempatan itu menyampaikan studi
menarik berdasarkan foto satelit tentang potensi kerja sama ekonomi yang dapat
digarap di tengah ketegangan daerah potensi konflik seperti Laut China Selatan.
Menurutnya
terdapat pertumbuhan Kawasan Industri (KI) di area tepian LCS yang mencerminkan
relokasi perusahaan-perusahaan multinasional dari RRT ke negara-negara ASEAN.
Oleh
karena itu, sentralitas ASEAN pun kembali diperlukan untuk mengkapitalisasi
peluang-peluang ekonomi tersebut dan menunjukkan bahwa the
rise of Asia tidak hanya menyangkut kebangkitan Tiongkok
tetapi juga munculnya kebangkitan kekuatan ekonomi baru seperti Indonesia atau
ASEAN dan India.
Terkait penanganan pandemi, Indonesia dan Vietnam sepakat
menekankan bahwa kemandirian pengembangan vaksin nasional tidak hanya dapat
menghemat anggaran, tetapi juga mempercepat penanganan virus Covid-19 dan
mutasinya. Kedua negara juga menggarisbawahi pentingnya menyikapi dampak
pandemi Covid-19 dengan mendorong transformasi ekonomi digital, terutama untuk
sektor UMKM.
Digitalisasi
ekonomi ini dianggap langkah yang tepat untuk menjadi bagian dari Global
Value Chain. Untuk itu, Indonesia juga turut mengundang Vietnam
secara informal untuk hadir pada ASEAN Creative Economy Forum yang
akan diselenggarakan Indonesia di Bali pada November 2021.
Menyinggung prinsip sentralitas ASEAN, Duta Besar RI untuk
Vietnam, Denny Abdi menilai sentralitas ASEAN bukanlah suatu hal yang statis,
namun terus berkembang mengikuti dinamika hubungan ASEAN Member
States (AMS) dengan negara mitra. Oleh karena itu, perannya
perlu selalu dimajukan untuk mendorong AMS satu suara pada isu-isu strategis di
Kawasan.
Sentralitas ASEAN dinilai penting untuk mencegah eskalasi brinkmanship AS-RRT
menjadi proxy
wars di Kawasan. Perannya juga krusial untuk menindaklanjuti
AOIP dengan strategi yang lebih konkrit, utamanya untuk menyambut ketertarikan
para mitra strategis terhadap kerja sama Indo-Pasifik dan memanifestasikannya
ke dalam berbagai kerja sama investasi dan perdagangan.
Pada kesempatan PPD kali ini, Vietnam dan Indonesia saling
mengapresiasi dukungan masing-masing ketika menjabat sebagai Anggota Tidak
Tetap Dewan Keamanan PBB. Disepakati bahwa Indonesia dan Vietnam akan terus
bekerja sama dalam isu-isu keamanan, terutama, penanganan krisis humaniter di
Myanmar dalam kerangka ASEAN.
Selain
itu, kedua negara juga menunjukkan komitmen terhadap pengembangan berbagai
kerja sama sub-regional dan penanganan isu bilateral, termasuk finalisasi
perundingan delimitasi batas ZEE kedua negara. Hasil-hasil yang dicapai melalui
diskusi pada forum tentunya menjadi masukan yang berharga untuk perumusan
kebijakan luar negeri kedua negara.(lysmar)
