Bandung.Internationalmedia.Id.-DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi diadakannya evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Bodebek tersebut.Hal ini karena pemberlakuan periode pertama PSBB masih banyak terjadi pelanggaran-pelangaran yang dilakukan masyarakat seperti tidak mengenakan masker, sarung tangan.
Kemudian, pengendera sepeda motor yang berboncengan bagi.Sehingga koordinasi antarwilayah harus ditingkatkan untuk mengetahui sejauhmana efektifitas PSBB dalam menurunkan persebaran Covid19.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Ir H Abdul Hadi Wijaya M.Sc menghadiri Rapat Mingguan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Jawa Barat di Gedung Aula Barat Gedung Sate, Senin (27/4/2020).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan diikuti oleh para anggota Forkompimda, pimpinan harian dan pimpinan divisi Gugus Tugas Tingkat Provinsi Jawa Barat.
Dalam rapat tersebut, gurbernur menyampaikan tentang jumlah warga Jawa Barat yang mendapatkan bantuan sosial. Jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi dari data-data yang masuk sampai dengan Senin (27/4/2020) siang.
Gus Ahad, panggilan akrab Abdul Hadi Wijaya, menanggapi data tersebut secara positif. Bahkan, Dia mengapresiasi kerja keras Tim Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang telah mendata berdasarkan masukan dari RT/RW.
Gus Ahad juga sudah mendengar dan menerima data dari gubernur bahwa ada total 9,4 juta kepala keluarga (KK) yang telah terdaftar sebagai penerima salah satu dari sembilan pintu bantuan untuk warga Jawa Barat.
Diyakini data ini dikerjakan dan direkap dengan kerja keras dari semua pihak meski tak menutup ada revisi dan gubernur akan meng-SK-kannya. Cara tersebut sudah bagus dan kami setujui untuk rekapnya,katanya.(Lys)
