 | |
| Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Samosir tindakan tegas kembali memasang stiker penghentian operasional pada dua bangunan, Rabu (11/11/2026). |
Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Samosir pun mengambil tindakan tegas dengan kembali memasang stiker penghentian operasional pada kedua bangunan tersebut, Rabu (11/11/2026).
Penertiban ini merupakan langkah tegas pemerintah daerah untuk memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah menegaskan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan beroperasi sebelum seluruh persyaratan perizinan dipenuhi dan izin resmi diterbitkan.
Kegiatan tersebut dihadiri Inspektur Daerah Manthun Sinaga, Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata, Plt. Kepala Satpol PP Rikardo Sidabutar, Kepala Bapenda Besron Sitanggang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimantho Limbong, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho, serta anggota tim terpadu lainnya.
Dalam penertiban tersebut, tim kembali menempelkan stiker penghentian operasional pada kedua bangunan sebagai bentuk peringatan sekaligus penegasan larangan menjalankan aktivitas usaha sebelum perizinan diselesaikan. Tim juga memperingatkan pemilik bangunan agar tidak mencabut atau memindahkan stiker secara sepihak. Tindakan tersebut dapat berujung pada langkah hukum dan penutupan usaha secara permanen.
Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, mengatakan penertiban ulang merupakan tindak lanjut dari hasil rapat evaluasi tim terpadu terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha.
"Berdasarkan kesepakatan kami dari tim, kami harapkan pemilik gedung dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Hari ini operasionalnya kami hentikan," tegas Rikardo setelah membacakan hasil rapat evaluasi tim terpadu.
Ia menegaskan, pemilik bangunan wajib menghormati keputusan pemerintah dengan tidak mencabut maupun memindahkan stiker penghentian operasional. Apabila pelanggaran kembali terjadi, Satpol PP akan mengambil langkah hukum dengan melaporkannya kepada pihak berwajib.
"Jika terjadi lagi pencabutan stiker, akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila tetap beroperasi tanpa izin PBG, tetap akan ditindak dan mengarah pada penutupan operasional secara permanen. Stiker akan dicabut setelah izin diterbitkan sehingga usaha dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, meminta para pemilik bangunan yang sedang mengurus perizinan agar secara berkala melaporkan perkembangan proses pengurusan, termasuk kendala yang dihadapi. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan arahan dan solusi untuk mempercepat pemenuhan persyaratan.
Menurut Pilippi, pemerintah telah memberikan waktu dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menyelesaikan kewajiban perizinannya. Namun, selama izin belum diterbitkan, operasional usaha tetap harus dihentikan sementara. Langkah tersebut juga diharapkan mendorong pemilik bangunan lebih serius menuntaskan seluruh persyaratan.
"Ada baiknya pemilik bangunan melaporkan progres pengurusan perizinan secara berkala. Sudah diberikan waktu, tetapi apabila belum ada kesungguhan untuk menuntaskannya, operasional harus dihentikan sementara agar pemilik dapat fokus menyelesaikan perizinan," ujar Pilippi.
Ia menjelaskan, dari empat bangunan usaha yang sebelumnya dikenai penghentian operasional, dua bangunan, yakni hotel dan rumah makan, kembali ditertibkan karena belum memenuhi ketentuan perizinan. Sementara itu, satu bangunan telah mematuhi imbauan pemerintah, sedangkan satu bangunan lainnya telah menyelesaikan proses perizinan sehingga diperbolehkan kembali beroperasi.
Selain penertiban terhadap kedua bangunan tersebut, Satpol PP bersama tim terpadu juga melanjutkan pengawasan terhadap 47 bangunan gedung lainnya yang sebelumnya telah ditertibkan. Pemkab Samosir turut menegaskan bahwa proses penyidikan terhadap bangunan yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan tetap dilanjutkan sebagai bagian dari penegakan peraturan perundang-undangan.
Pemkab Samosir menegaskan, penertiban bukan bertujuan menghambat aktivitas usaha maupun investasi, melainkan memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum. Pemerintah tetap membuka ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang, tetapi kepatuhan terhadap perizinan menjadi kewajiban yang tidak dapat diabaikan.
Melalui pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten, Pemkab Samosir berharap tercipta iklim usaha yang sehat dan tertib sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan seiring dengan kepatuhan hukum.(rel/ung)
