 |
| Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini M. Paham, saat memberikan paparan |
Jakarta, Internationalmedia.id – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggelar Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) sektor pariwisata di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Bertema “Indonesia Tourism Outlook 2026/2027: Strategi Komunikasi Menjawab Dinamika Sektor Pariwisata”, Forum ini diikuti 110 insan humas dari berbagai kementerian dan lembaga tersebut bertujuan memperkuat sinergi komunikasi publik lintas sektor dalam mendukung pengembangan pariwisata Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Melalui forum ini, Kemenpar mendorong keselarasan informasi dan strategi komunikasi antarlembaga agar berbagai kebijakan serta program pariwisata nasional dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat dan wisatawan.
Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata, Fadjar Hutomo, dalam sambutan pembuka menegaskan bahwa paradigma pembangunan pariwisata nasional kini mengalami perubahan. Orientasi pembangunan tidak lagi semata-mata mengejar jumlah kunjungan wisatawan, tetapi lebih menitikberatkan pada penciptaan nilai tambah (value creation) yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Target pariwisata nasional tidak lagi semata-mata berfokus pada kuantitas atau jumlah kunjungan wisatawan, melainkan berorientasi pada proses penciptaan nilai yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Fadjar, transformasi tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas kementerian serta lembaga. Keselarasan komunikasi menjadi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, konsisten, dan mudah dipahami mengenai arah kebijakan pembangunan pariwisata.
Dalam kesempatan tersebut, Fadjar juga menyoroti publikasi Indonesia Tourism Outlook 2026/2027 yang telah dirilis Kementerian Pariwisata.
Publikasi ini menyajikan proyeksi perkembangan pariwisata nasional berdasarkan analisis data, tren, serta pandangan para ahli. Berbagai isu strategis yang diperkirakan memengaruhi arah dan perkembangan pariwisata Indonesia hingga 2027 turut dibahas di dalamnya.
Dokumen tersebut tidak hanya menggambarkan kondisi terkini sektor pariwisata, tetapi juga memetakan peluang, tantangan, serta prioritas pembangunan yang perlu mendapat perhatian seluruh pemangku kepentingan.
Kemenpar berharap Indonesia Tourism Outlook 2026/2027 dapat menjadi referensi bersama bagi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, media massa, serta pelaku industri dalam menyusun kebijakan dan langkah kolaboratif yang lebih terarah.
Tiga Strategi Komunikasi Pariwisata
Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital, Molly Prabawati, menilai perkembangan konektivitas dan digitalisasi telah mengubah ekspektasi masyarakat terhadap layanan pariwisata.
Wisatawan kini semakin membutuhkan kemudahan mobilitas, transaksi nontunai, serta akses informasi yang cepat, transparan, dan akurat. Karena itu, kesiapan infrastruktur digital di berbagai destinasi menjadi kebutuhan penting.
Di sisi lain, derasnya arus informasi digital juga meningkatkan risiko krisis reputasi pariwisata. Persoalan terkait kenyamanan, tarif, pelayanan, hingga kelestarian lingkungan dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi citra suatu destinasi.
“Pariwisata yang tangguh tidak hanya dibangun oleh keelokan alam dan fasilitas fisik semata, melainkan harus dirawat dan diperkuat oleh kepercayaan (trust) dan narasi publik yang solid,” kata Molly.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Molly menyampaikan tiga strategi utama komunikasi publik yang perlu diperkuat oleh seluruh insan humas pemerintah.
Pertama, membangun komunikasi pariwisata yang terintegrasi melalui kolaborasi Bakohumas.
Kementerian dan lembaga yang menangani sektor perhubungan, imigrasi, penegakan hukum, kebudayaan, hingga pemerintah daerah perlu menyampaikan pesan yang selaras. Indonesia harus dipromosikan sebagai destinasi yang aman, tertib, ramah, dan siap menyambut wisatawan dari berbagai negara.
Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi disinformasi dan krisis reputasi.
Humas pemerintah dituntut lebih responsif dalam menghadapi berbagai isu yang berpotensi merugikan citra pariwisata Indonesia. Setiap informasi harus ditangani berdasarkan data yang akurat dan disampaikan secara cepat agar tidak berkembang menjadi persepsi negatif.
“Humas pemerintah harus responsif, mengedepankan data yang akurat serta sigap meredam sentimen negatif agar kepastian bagi wisatawan tetap terjaga,” tegasnya.
Ketiga, menghadirkan komunikasi publik yang humanis melalui cerita autentik masyarakat lokal.
Menurut Molly, komunikasi pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan angka statistik dan promosi destinasi. Kisah kehidupan masyarakat, budaya lokal, keramahan warga, serta pengalaman wisatawan justru dapat membangun kedekatan emosional dan memperkuat daya tarik Indonesia.
“Kepercayaan publik tidak lahir dari kata-kata, melainkan dari kebenaran yang disampaikan secara tulus dan konsisten. Humas pemerintah bukan sekadar penyampai berita, melainkan pembangunan jembatan kepercayaan antara negara dan masyarakatnya,” ujarnya.
Ia berharap forum tersebut menghasilkan gagasan konkret, memperkuat sinergi antarlembaga, serta mendorong komunikasi pariwisata yang lebih adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan 2026–2027.
Hadirkan Pemangku Kepentingan Dan Praktisi Komunikasi
Forum Tematik Bakohumas ini juga menghadirkan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini M. Paham, yang memaparkan secara mendalam substansi Indonesia Tourism Outlook 2026/2027.
Selain itu, praktisi komunikasi publik Dilla Amran membagikan wawasan mengenai strategi pengemasan konten komunikasi publik agar lebih menarik, efektif, dan mampu menjangkau masyarakat luas.
Plt. Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata, Jemmy Alexander, berharap forum tersebut dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada insan humas mengenai kondisi terkini, proyeksi, dan tren perkembangan pariwisata nasional.
Menurut Jemmy, kesamaan pemahaman mengenai arah pembangunan pariwisata menjadi modal penting untuk memperkuat koordinasi komunikasi antarkementerian dan lembaga.
“Melalui pemahaman yang selaras, diharapkan jajaran Humas Kementerian/Lembaga dapat memperkuat kolaborasi dalam membangun narasi tunggal guna merespons dinamika sektor pariwisata secara terintegrasi,” ujarnya.
Melalui Forum Tematik Bakohumas ini, Kementerian Pariwisata berharap terbangun komunikasi publik yang semakin solid, konsisten, dan terpercaya. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat promosi destinasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan wisatawan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.(rbs)
