 |
| Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si. |
Bandung.Internationalmedia.id.-DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa penurunan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar pada Kamis (12/11/2026) bukan merupakan kebijakan maupun keputusan kelembagaan DPRD.
Penurunan foto tersebut terjadi secara spontan setelah DPRD Jabar menerima penyampaian aspirasi dari kelompok Masyarakat Sipil Jawa Barat. DPRD menegaskan, tindakan tersebut dilakukan oleh para penyampai aspirasi dan bukan bagian dari langkah resmi lembaga dalam merespons tuntutan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan DPRD Provinsi Jawa Barat melalui pernyataan sikap dan klarifikasi yang disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si. kepada wartawan di ruang Banmus DPRD Jabar, Jumat (13/11/2026), menyusul berkembangnya informasi dan berbagai tanggapan publik terkait peristiwa tersebut.
Dijelaskan, terkait pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden RI, lembaga legislatif tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, khususnya Pasal 55.
DPRD Jabar juga menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan dan tindak lanjut dari Pemerintah Pusat. Karena itu, masyarakat diminta tidak serta-merta mengaitkan peristiwa penurunan foto tersebut dengan kebijakan atau keputusan resmi DPRD tanpa didukung informasi dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, DPRD mengingatkan agar setiap informasi yang mengatasnamakan lembaga terlebih dahulu dipastikan kebenarannya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Meski demikian, DPRD Jabar menegaskan tetap menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik. Seluruh aspirasi publik dipandang sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi dan menjadi perhatian lembaga perwakilan rakyat.
DPRD Jabar juga menegaskan komitmennya untuk menjaga keterbukaan, mengedepankan komunikasi yang baik, serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam menjalankan fungsi dan tugas kelembagaan.
Masyarakat pun diimbau menyikapi persoalan ini secara proporsional, tidak membangun opini berdasarkan informasi yang belum terverifikasi, serta bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif melalui dialog dan komunikasi yang konstruktif.
Melalui klarifikasi ini, DPRD Provinsi Jawa Barat berharap polemik terkait penurunan foto Wakil Presiden dapat dipahami secara utuh dan tidak berkembang menjadi kesalahpahaman mengenai sikap maupun kebijakan resmi lembaga.
DPRD Jabar memastikan akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat Jawa Barat.(lys)
