 |
| Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami |
Purwakarta.Internationalmedia.id.-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta siap memfasilitasi gelaran Musyawarah Cabang (Muscab) Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) pada 14 November 2026 mendatang.
Langkah ini diambil guna menyukseskan agenda penting pemilihan susunan kepengurusan baru Pertuni Purwakarta, sekaligus memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan inklusif.
Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami, menyampaikan bahwa pihaknya terbuka untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat, termasuk menjadikan Gedung DPRD sebagai lokasi pelaksanaan agenda lima tahunan Pertuni tersebut.
"Gedung ini gedung rakyat, dipergunakan oleh rakyat ya mangga, silakan," ujar Sri Puji saat ditemui seusai menerima kunjungan silaturahmi perwakilan Pertuni di ruang kerjanya, Selasa (6/10/2026).
Menurut data yang diterimanya, saat ini terdapat 120 anggota Pertuni di Purwakarta, di mana 82 orang di antaranya telah memiliki KTP Purwakarta. Secara keseluruhan, jumlah penyandang tunanetra di wilayah Kabupaten Purwakarta diketahui mencapai lebih dari 150 orang. Pihaknya pun memperkirakan acara Muscab nanti akan dihadiri oleh sekitar 200 orang undangan.
Sri Puji menegaskan bahwa pemerintah dan wakil rakyat dituntut untuk hadir memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat, terlebih bagi mereka yang membutuhkan perhatian khusus.
"Masyarakat yang normal saja kita fasilitasi, apalagi mereka yang istimewa ini. Tentu mereka harus mendapatkan perlakuan khusus juga dari kita," tegas Sri Puji.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kemajuan organisasi, Sri Puji juga menyatakan kesanggupannya saat diminta untuk bergabung menjadi bagian dari Dewan Pembina Pertuni pada periode kepengurusan berikutnya.
Terkait teknis pelaksanaan acara, Sri Puji menyebutkan bahwa awalnya Muscab ini diwacanakan berjalan berbarengan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI). Namun, untuk kepastian apakah kedua acara tersebut akan digabung atau dipisah, hal tersebut masih akan dikaji lebih lanjut oleh pihak penyelenggara. (Ir)
