 | |
| Sekretaris DPRD Jabar, Dr H. Dodi Sukmayana, SE MM,(tengah) bersama anggota DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra, Drs H Daddy Rohanady (pakai peci)dan Mochamad Hafidz, S.H., M.M. Pranata Humas Ahli Muda sekaligus pejabat yang mengampu fungsi kehumasan. |
Sekretaris DPRD Jabar, Dr H. Dodi Sukmayana, SE, MM, mengatakan platform tersebut dibuat agar masyarakat tidak perlu datang langsung ke gedung DPRD atau menghadapi birokrasi yang panjang untuk menyampaikan usulan.
Melalui GARA(Gerakan Aspirasi Rakyat), masyarakat dapat menyampaikan aspirasi sekaligus memantau prosesnya hingga diteruskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Proses tersebut dilengkapi rekomendasi DPRD sehingga dapat dipantau secara lebih transparan.
“GARA memungkinkan masyarakat menyampaikan usulan secara langsung sekaligus memantau prosesnya hingga diteruskan ke OPD terkait,” kata Dodi dalam acara Ngariung Jeung Sekwan di Rooftop DPRD Jabar, Senin (28/9/2026).
Ia didampingi anggota DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra, Drs H Daddy Rohanady dan Mochamad Hafidz, S.H., M.M. Pranata Humas Ahli Muda sekaligus pejabat yang mengampu fungsi kehumasan.
Selain GARA, DPRD Jabar menyiapkan HUDANG (Hadir Untuk Dialog Aspirasi Ngabdi ka Warga) sebagai ruang dialog digital antara masyarakat dan anggota DPRD. Melalui aplikasi ini, warga di perkotaan maupun pelosok desa dapat menyampaikan aspirasi dengan lebih mudah.
Setiap aspirasi yang masuk akan diverifikasi dan diproses secara sistematis, transparan, dan akuntabel. Masyarakat juga dapat berdialog langsung dengan anggota DPRD melalui fitur E-Audensi.
Sekretariat DPRD Jabar juga menyiapkan Portal ALAM (Aplikasi Layanan Elektronik Media) untuk memperkuat keterbukaan informasi publik dan komunikasi dengan insan pers.
Namun, Anggota DPRD Jabar, Daddy Rochanady, mengingatkan bahwa kemudahan menyampaikan aspirasi tidak berarti semua usulan dapat langsung direalisasikan.
Menurut Daddy, kemampuan anggaran Pemprov Jabar masih terbatas dibandingkan jumlah usulan yang masuk setiap tahun.
“Jabar memiliki fiscal gap antara banyaknya usulan dan proposal yang masuk dengan kemampuan fiskal yang dimiliki,” ujar Daddy.
Berdasarkan pengalamannya di Badan Anggaran DPRD Jabar, rata-rata terdapat sekitar 44.000 proposal yang masuk setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 12.000 proposal yang dapat diakomodasi.
Karena itu, Daddy menilai perlu ada edukasi kepada masyarakat agar usulan yang disampaikan sesuai dengan skala prioritas pembangunan Jawa Barat, seperti infrastruktur, irigasi, dan pengelolaan sampah.
“Masyarakat tentu boleh mengusulkan apa saja, tetapi harus ada kanalisasi dan edukasi. Jangan sampai pintu aspirasi yang dibuka lebar ini justru memberi harapan palsu bagi warga,” katanya.(lys)
