Karawang.Internationalmedia.id.- Komisi I DPRD Jawa Barat mendorong percepatan penerapan digitalisasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026. Sistem e-voting dinilai dapat meningkatkan transparansi, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas pemilihan di tingkat desa.
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P., mengatakan penerapan Pilkades digital harus disiapkan secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur, validitas data pemilih, sumber daya manusia hingga keamanan sistem.
Hal itu disampaikan Rahmat saat kunjungan kerja Komisi I DPRD Jabar ke Kantor Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Rabu (2/9/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari evaluasi dan koordinasi terkait kesiapan Pilkades serentak 2026.
“Pilkades digital adalah keniscayaan untuk mewujudkan efisiensi anggaran, transparansi, serta meminimalisir celah kecurangan. Kami di Komisi I DPRD Jabar terus mendorong DPMD dan pemerintah kabupaten/kota agar persiapan teknis di lapangan berjalan matang tanpa kendala,” ujar Rahmat.
Menurutnya, digitalisasi tidak boleh hanya berorientasi pada penggunaan teknologi. Kesiapan jaringan internet, perangkat pemilihan, data pemilih, serta kemampuan masyarakat menggunakan sistem digital harus dipastikan sebelum pelaksanaan.
“Jangan sampai digitalisasi justru menimbulkan persoalan baru karena infrastruktur dan kesiapan masyarakat belum memadai. Karena itu, seluruh aspek harus dievaluasi sebelum pelaksanaan,” katanya.
Sejumlah kabupaten di Jawa Barat kini telah mematangkan jadwal Pilkades serentak 2026 dengan skema dan tingkat kesiapan digital yang berbeda.
Di Kabupaten Bekasi, pencoblosan dijadwalkan 20 September 2026 dan pelantikan kepala desa terpilih pada 4 November 2026. Sebanyak 154 desa akan mengikuti Pilkades dengan persiapan penerapan sistem digital.
Kabupaten Cianjur menjadwalkan pencoblosan pada 18 Oktober 2026 di 47 desa yang tersebar di 23 kecamatan. Sistem yang disiapkan menggunakan metode paperless berbasis tablet dengan jaringan lokal tertutup atau offline. Metode tersebut diproyeksikan menghemat anggaran sekitar Rp2,5 miliar.
Selanjutnya, Kabupaten Sumedang akan menggelar Pilkades pada 28 Oktober 2026 dengan 93 desa peserta.
Di Kabupaten Karawang, pencoblosan dijadwalkan 22 November 2026 dan pelantikan kepala desa terpilih pada 14 Desember 2026. Pilkades mencakup 67 desa di 25 kecamatan dengan 438 TPS digital yang dipersiapkan menggunakan sistem keamanan terenkripsi.
Sementara itu, Kabupaten Subang akan menggelar Pilkades pada 6 Desember 2026 di 165 desa. Selain menyiapkan penerapan metode digital di sejumlah titik percontohan, pemerintah daerah juga menekankan netralitas aparatur desa.
Adapun Kabupaten Ciamis menjadwalkan Pilkades pada 13 Desember 2026 dengan 40 desa peserta. Sosialisasi dan persiapan sistem digital terus dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami mekanisme pemilihan.
Rahmat menegaskan, perbedaan jadwal dan model pelaksanaan di setiap daerah harus diikuti regulasi serta kesiapan teknis yang jelas. Masyarakat juga harus memperoleh informasi yang cukup agar dapat menggunakan hak pilihnya tanpa kebingungan.
Selain teknologi, Komisi I menyoroti netralitas aparatur desa dan keamanan pelaksanaan. Perangkat desa diminta menjaga independensi selama seluruh tahapan Pilkades, sementara pemerintah daerah, DPRD, aparat keamanan, dan penegak hukum perlu memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi potensi konflik.
“Teknologinya harus aman, penyelenggaranya harus netral, dan masyarakat harus mendapatkan kepastian bahwa hak pilihnya terlindungi. Tiga hal ini menjadi bagian penting yang harus dikawal bersama,” kata Rahmat.
Komisi I DPRD Jabar bersama DPMD Jabar akan terus mengevaluasi kesiapan daerah hingga hari pemungutan suara. Pilkades digital diharapkan bukan sekadar mengubah cara mencoblos, tetapi menjadi langkah menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.(rel/lys)
