 | |
| Foto:ilustrasi |
Langkah strategis ini diambil guna meningkatkan keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan di salah satu koridor utama Kota Bandung tersebut.
Keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi lintas instansi yang melibatkan Komisi V DPR RI, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan Jawa Barat, serta Dinas Perhubungan Kota Bandung. Pembahasan tingkat tinggi ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Saan Mustopa, bersama jimpinan Komisi V DPR RI dan jajaran Kementerian PU.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa kerja sama ini tidak hanya berfokus pada penerangan jalan, tetapi juga mencakup perbaikan aksesibilitas jaringan jalan pendukung.
“Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota sedang berjalan. Prioritas pertama adalah penerangan jalan umum di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta sesuai arahan Gubernur Jawa Barat,” ujar Farhan pada Senin (10/8/2026).
Farhan menambahkan, selain perbaikan dan penambahan titik PJU, pemerintah mengupayakan perbaikan sejumlah ruas jalan yang terhubung langsung dengan koridor Soekarno-Hatta melalui dukungan pendanaan APBN dari pemerintah pusat.
Sistem Pemantauan Berbasis Managed Service Real-Time
Untuk memastikan keberlanjutan fungsi infrastruktur tersebut, Pemkot Bandung menyiapkan inovasi pengelolaan berbasis teknologi melalui skema managed service. Sistem ini memungkinkan pemantauan kondisi PJU dilakukan secara real-time dan terintegrasi langsung dengan Bandung Command Center serta Area Traffic Control System (ATCS).
Langkah inovatif ini dihadirkan untuk memangkas alur birokrasi penanganan gangguan infrastruktur yang selama ini dinilai memakan waktu.
“Selama ini proses penanganan lampu jalan yang mati masih membutuhkan waktu karena harus menunggu laporan masyarakat melalui layanan darurat 112, dilanjutkan survei lapangan dan proses perbaikan. Kalau nanti sistem teknologi managed service ini berjalan, kita bisa memiliki dashboard yang terhubung dengan command center. Dari situ akan langsung terlihat titik mana yang rusak atau mati, sehingga petugas bisa segera melakukan perbaikan,” terang Farhan.
Kerja sama pengawasan teknologi ini direncanakan berlangsung selama tiga tahun, menyesuaikan dengan aturan ketetapan masa jabatan kepala daerah. Di sepanjang koridor Jalan Soekarno-Hatta sendiri, diperkirakan ada hampir 4.000 titik PJU yang masuk dalam cakupan pemantauan sistem, termasuk penerangan pada jembatan layang (flyover) dan infrastruktur penunjang lainnya.
Pembangunan JPO dan Penguatan Jalur Pesepeda
Selain peningkatan fasilitas PJU, Pemkot Bandung merencanakan penambahan fasilitas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) untuk menunjang keselamatan pejalan kaki. Dua titik penyeberangan baru yang telah dipastikan berada di kawasan depan SMKN 7 Bandung dan SMKN 9 Bandung. Adapun usulan pembangunan JPO di titik lainnya masih dalam tahap kajian lintas pemerintah mengingat Jalan Soekarno-Hatta berstatus sebagai jalan nasional.
Di samping pembenahan infrastruktur kendaraan dan pejalan kaki, Pemkot Bandung turut memberikan perhatian khusus pada keselamatan komunitas pesepeda. Wali Kota telah menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung untuk mengintensifkan dialog bersama komunitas sepeda lokal guna memetakan jalur yang aman dan efektif.
“Saya melihat masih ada beberapa marka jalur sepeda yang belum diberi warna hijau. Kemungkinan masih menunggu masukan dan persetujuan dari komunitas sepeda. Karena itu komunikasi antara komunitas dengan Dishub sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan pengguna sepeda,” pungkasnya.
Melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, Pemkot Bandung optimistis pembenahan infrastruktur lalu lintas, penerangan jalan, dan fasilitas penyeberangan ini dapat menciptakan ekosistem transportasi kota yang modern, aman, dan inklusif.(ziz/lys)
