 |
| Gubernur Banten Andra Soni bersama jajaran Telkom Akses |
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan konektivitas digital semakin andal, aman, sekaligus mendukung keteraturan ruang publik.
Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Telkom Akses dengan Gubernur Banten Andra Soni di Kantor Gubernur Banten, Serang, Selasa (22/9).
Pertemuan membahas kondisi dan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi di Banten, termasuk penataan jaringan utilitas serta peluang kerja sama antara pemerintah daerah dan pelaku industri.
Komisaris Independen Telkom Akses Ricky HS Tamba, Direktur Utama Telkom Akses Irphan Wijaya, dan Direktur Operasi Telkom Akses Ambari turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya penataan kabel secara terintegrasi untuk mendukung lingkungan yang Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI). Menurutnya, penataan jaringan membutuhkan koordinasi seluruh pihak karena infrastruktur kabel di Banten digunakan oleh berbagai penyelenggara jaringan.
Andra juga mendorong penyusunan roadmap penataan Sistem Jaringan Utilitas Terintegrasi (SJUT) yang dapat diterapkan secara selaras di kabupaten dan kota.
Konsep penataan jaringan secara terintegrasi sebelumnya telah diterapkan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), dengan berbagai jaringan utilitas ditempatkan dalam satu sistem pengelolaan.
Direktur Utama Telkom Akses Irphan Wijaya mengatakan pihaknya siap memperkuat koordinasi dengan Pemprov Banten, pemerintah kabupaten dan kota, serta penyelenggara jaringan lainnya.
“Kami mengapresiasi arahan dan dukungan Pemprov Banten. Telkom Akses siap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, serta penyelenggara jaringan lainnya agar setiap pekerjaan di lapangan berjalan tertib, sesuai kebijakan daerah, dan tetap menjaga keandalan layanan bagi masyarakat,” ujar Irphan.
Menurutnya, penataan jaringan tidak hanya berkaitan dengan kerapian ruang publik, tetapi juga mendukung efektivitas operasional. Infrastruktur yang tertata akan memudahkan petugas melakukan pemeliharaan dan penanganan gangguan, sekaligus meningkatkan aspek keamanan jaringan.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan industri telekomunikasi diharapkan mampu menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan pengembangan infrastruktur digital. Dengan jaringan yang andal dan tertata, konektivitas digital dapat terus diperkuat untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.(rel)
