 | |
| Sekretaris PWI Purwakarta, Ade Winanto (Ade Jo), saat memberikan keterngan pers di Sekretariat Kantor PWI Purwakarta, Selasa(28/7) |
Praktik tersebut dinilai sebagai bentuk gratifikasi yang berpotensi melanggar hukum.
Sekretaris PWI Purwakarta, Ade Winanto (Ade Jo), meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, untuk melakukan pengawasan ketat terhadap operasional dapur MBG, baik dari segi tata kelola anggaran maupun kualitas pelayanan.
"Diduga kepala SPPG selama ini menerima insentif atau kadeudeuh dari mitra. Selain itu, ada dugaan menerima fee dari supplier yang mengirim bahan makanan ke dapur. Sebab itu merupakan gratifikasi dan merupakan tindakan pidana," ujar Ade, Selasa (28/7/2026).
Sikap tegas PWI ini sejalan dengan regulasi Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa kepala SPPG berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga terikat aturan abdi negara yang melarang keras penerimaan keuntungan pribadi dari pihak mana pun.
"Siapa pun kepala SPPG atau kepala dapur, manakala mendapatkan atau meminta fee, atau meminta tambahan dari mitra maupun yayasan, itu adalah tindak pidana gratifikasi," kata Sudaryono. Ia juga mengimbau mitra kerja untuk segera melapor jika menemukan indikasi pemerasan atau perlakuan tidak adil di lapangan.
Selain aspek transparansi anggaran, PWI Purwakarta mendorong pemenuhan standar fasilitas operasional dapur MBG. Kelengkapan seperti alat pengupas telur, tempat penyimpanan bahan pangan higienis, fasilitas pendukung relawan, hingga sanitasi toilet yang layak dinilai vital untuk menjamin mutu makanan yang diterima masyarakat.
Pengawasan secara menyeluruh diharapkan mampu memastikan program MBG berjalan optimal, transparan, dan terbebas dari praktik yang merugikan negara.(Ir)
