 |
| Aek Natonang Danau di atas Danau di Pulau Samosir |
Jakarta.Internationalmedia.id.-Dalam memperingati Hari Lahir Pancasila, sejumlah tokoh dan pemerhati pembangunan daerah menyampaikan sumbangan pemikiran mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Danau Toba.
Refleksi ini berangkat dari keprihatinan terhadap berbagai tantangan ekologis yang dihadapi Danau Toba sebagai salah satu warisan alam, budaya, dan peradaban paling berharga yang dimiliki Indonesia.
Danau Toba bukan sekadar destinasi wisata atau aset ekonomi, melainkan ruang hidup yang menyatukan ekosistem, sejarah, budaya, dan identitas masyarakat Batak.
Semangat Hari Lahir Pancasila mengingatkan bahwa pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai gotong royong, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta partisipasi aktif masyarakat.
Nilai-nilai tersebut menjadi sangat relevan dalam upaya mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi kawasan Danau Toba saat ini, mulai dari penurunan kualitas air, deforestasi, alih fungsi lahan, hingga dampak perubahan iklim.
Pegiat lingkungan berbasis geopark dan Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia (PS-GI), Dr. Wilmar Eliaser Simandjorang, menekankan bahwa penyelamatan Danau Toba harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dengan menempatkan kawasan danau sebagai satu kesatuan sistem ekologis.
Upaya rehabilitasi hutan, perlindungan mata air, edukasi lingkungan, serta pengembangan ekonomi hijau berbasis masyarakat menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan kawasan.
Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Ir. Sahat Maruli Sinaga Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia - DMSI dan salah satu penggagas Kabupaten Samosir yang mengangkat kembali filosofi pembangunan daerah yang diwariskan Raja Inal Siregar: "Marsipature Hutana Be"(Membangun Kampung Halaman Sendiri).
Filosofi ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan yang bertanggung jawab terhadap masa depan lingkungan, ekonomi, dan budaya daerahnya.
Reforestasi kawasan kritis, pelestarian vegetasi asli Samosir, penguatan pertanian unggulan lokal, serta pengembangan pariwisata berbasis budaya dan konservasi merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan Danau Toba.
Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, Drs. Jawali Sinaga, M.Si., M.Phil, Ketua Departemen Sejarah, Seni & Budaya Departemen Antropologi Universitas Indonesia yang juga salah satu Ketua PPTSB mengusulkan penguatan peran marga dan lembaga adat sebagai motor penggerak konservasi lingkungan.
Menurutnya, gerakan penanaman pohon dan pemulihan lingkungan perlu dilakukan secara berkala melalui kolaborasi seluruh perkumpulan marga, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Pendekatan berbasis kekerabatan dan budaya dinilai lebih efektif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat melalui tiga agenda utama:
1. Konservasi lingkungan.
2. Edukasi masyarakat.
3. Pembangunan ekonomi lokal.
Selain itu, pengembangan koperasi berbasis marga dan pemanfaatan fasilitas pembiayaan produktif dari perbankan pemerintah dapat menjadi instrumen untuk memperkuat UMKM serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan.
Refleksi Hari Lahir Pancasila ini menegaskan bahwa penyelamatan Danau Toba tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, akademisi, pelaku usaha, komunitas lingkungan, dan generasi muda.
Danau Toba tidak membutuhkan pertentangan antara konservasi dan pembangunan. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan budaya.
Melalui semangat Pancasila dan filosofi Marsipature Hutana Be, upaya menjaga Danau Toba sesungguhnya merupakan bagian dari membangun Indonesia yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berakar pada kekuatan masyarakatnya sendiri.*
