 |
| Ketua DPRD Jabar, Dr Buky didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Acep Jamaludin, S.Hum saat memberikan keterangan pers,Kamis(25/6) |
Bandung.Internationalmedia.id.- Ketua DPRD Jawa Barat, Dr H Buky Wibawa Karya Guna, menegaskan bahwa DPRD Jabar tidak pernah mengabaikan aspirasi yang disampaikan mahasiswa, aktivis, dan berbagai elemen masyarakat dalam sejumlah aksi unjuk rasa sepanjang Juni 2026.
Seluruh tuntutan yang disampaikan massa aksi telah diterima, dibahas, dan diteruskan kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah pusat.
“Aspirasi yang disampaikan seluruhnya telah kami terima dan diteruskan melalui surat resmi kepada DPR RI.”
Hal ini disampaikan Dr Buky yang didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Acep Jamaludin, S.Hum kepada Wartawan dalam Konferensi Pers di ruang Bamus Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis,(25/6).
Ia menjelaskan, gelombang pertama aksi pada 11 Juni 2026 memuat 13 tuntutan, di antaranya terkait nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi, kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan PPPK, pelaksanaan otonomi daerah, perlindungan lingkungan hidup, hingga evaluasi sejumlah regulasi nasional.
Aspirasi tersebut telah dikirimkan ke DPR RI melalui surat Nomor 1458/PR.01.01/DPRD tertanggal 11 Juni 2026.
Selanjutnya, DPRD Jabar juga menerima aspirasi dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Bandung, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan terkait evaluasi kenaikan harga BBM, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), regulasi Polri, peran TNI dan Polri di ranah sipil, percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset, perlindungan hak asasi manusia, serta jaminan kebebasan beragama.
Aspirasi itu kembali diteruskan kepada DPR RI melalui surat Nomor 1512/PR.01.01/DPRD tertanggal 22 Juni 2026.
Buky juga membantah anggapan bahwa DPRD Jabar tidak menemui massa aksi. Ia mengatakan, pada setiap aksi, DPRD selalu menugaskan anggotanya untuk berdialog dengan para demonstran.
“Pada aksi-aksi sebelumnya kami telah mengutus anggota untuk berdialog. Hari ini kebetulan sedang berlangsung rapat paripurna sehingga banyak anggota berada di gedung DPRD dan momentum itu dimanfaatkan untuk bertemu langsung dengan para pengunjuk rasa,” katanya.
DPRD Jawa Barat, lanjut Buky, berkomitmen terus membuka ruang dialog dengan masyarakat, menjalankan fungsi pengawasan, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi kepada pengambil kebijakan di tingkat nasional. (ter)
