 |
| Menteri PKP, Maruarar Sirait |
Jakarta.Internationalmedia.id- Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), tahun 2026 ini mengalokasikan dana Rp 9,34 triliun untuk pembangunan rumah rakyat dari total Pagu Anggaran Rp 10,31 miliar.
Program pembangunan rumah untuk rakyat, termasuk BSPS dan lainnya, mencapai 90,55%. Ini menunjukkan orientasi kami benar-benar untuk bantuan masyarakat dan pembangunan, ujar Menteri Maruarar Sirait kepada awak media usai pemaparan, di kantor Kementrian PKP, Jakarta, Kamis (30/04/2026).
Dikatakan, dari Pagu Anggaran tersebut, ditargertkan terbangun 406.260 unit. Sedangkan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi porsi terbesar dengan nilai Rp 8,57 triliun untuk 400.000 unit rumah atau sekitar 83,1% dari total anggaran.
Selain BSPS, alokasi juga mencakup pembangunan rumah susun sebesar Rp 373,56 miliar, rumah khusus Rp 199,63 miliar, bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) Rp 25,25 miliar, serta penataan kawasan kumuh dan sanitasi Rp 170,30 miliar.
Sementara itu, anggaran untuk belanja gaji dan operasional tercatat sebesar 8,91%, sedangkan pengawasan, pengendalian, dan monitoring hanya 0,5%.
Terhadap pencapaian, berdasarkan data yang ditampilkan dari target serapan anggaran ditetapkan sebesar 6,21% pada 1 Mei, meningkat menjadi 17,84% pada 1 Juni, 26,81% pada 1 Juli, dan 40,25% pada 1 Agustus.
Maruarar menjelaskan, metode pelaporan kini diubah menjadi per tanggal 1 setiap bulan guna memberikan ruang evaluasi lebih awal. “Biasanya target dihitung di akhir bulan, tetapi mulai tahun ini kami gunakan per tanggal 1 agar ada waktu untuk evaluasi dan perbaikan,” ujarnya.
Selain itu, kementerian juga menargetkan percepatan penyerapan pada program BSPS, dengan target mencapai 38,34% pada 1 Agustus 2026. (RBS)
