 |
| Dr. Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl_Ec., Dipl_Plan., M.Si |
Medan.Internationalmedia.id.-Pergantian pimpinan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dinilai menjadi momentum penting untuk melakukan koreksi arah pengelolaan kawasan Danau Toba agar kembali konsisten pada prinsip UNESCO Global Geopark dan kesepakatan pembangunan berbasis geowisata sejak 2013.
Hal tersebut disampaikan oleh pengamat pembangunan kawasan Danau Toba, Dr. Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl_Ec., Dipl_Plan., M.Si, dalam suatu wawancara dengan Media ini, Kamis (16/4).
Menurut Wilmar, Danau Toba tidak boleh dipandang semata sebagai destinasi wisata, melainkan sebagai kawasan geopark dunia yang memiliki nilai geologi, ekologi, dan budaya yang saling terintegrasi.
“Danau Toba itu bukan sekadar ruang ekonomi pariwisata. Ini adalah living system geopark dunia. Di dalamnya ada ilmu pengetahuan, konservasi, dan kehidupan masyarakat yang harus berjalan seimbang,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sejak 2013 telah ada kesepakatan formal antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba yang menempatkan pengembangan kawasan berbasis geopark dan geowisata sebagai arah utama pembangunan.
Namun, dalam implementasinya, ia menilai terjadi pergeseran orientasi yang cukup signifikan dari konsep geowisata menuju pariwisata massal.
“Yang terjadi dalam praktik adalah kecenderungan mass tourism. Fokusnya bergeser pada jumlah kunjungan, pembangunan infrastruktur wisata besar-besaran, dan tekanan investasi jangka pendek,” kata Wilmar.
Menurutnya, pergeseran tersebut berisiko terhadap keberlanjutan ekosistem Danau Toba yang merupakan ekosistem tertutup dan sangat rentan terhadap perubahan.
Ia menjelaskan bahwa kerusakan di wilayah hulu seperti deforestasi dan degradasi daerah tangkapan air akan berdampak langsung pada kualitas danau. Sementara di wilayah hilir, tekanan dari limbah domestik, aktivitas keramba jaring apung, dan beban wisata mempercepat penurunan kualitas lingkungan.
“Ini bukan masalah kecil. Danau Toba itu sistem tertutup. Kalau hulu rusak dan hilir tercemar, dampaknya permanen. Tidak mudah dipulihkan,” tegasnya.
Wilmar juga menyoroti aspek kelembagaan antara BPODT dan Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp). Menurutnya, secara prinsip UNESCO Global Geopark, TCUGGp harus menjadi rujukan utama dalam menentukan arah pengelolaan kawasan, sementara BPODT berperan sebagai pelaksana teknis.
Namun, ia menilai dalam praktik terjadi ketidakseimbangan peran. Dinamika pengembangan kawasan dinilai lebih banyak dipengaruhi oleh logika proyek dan kapasitas fiskal BPODT, sementara peran geopark sebagai kompas ilmiah belum sepenuhnya dominan.
“Seharusnya geopark menjadi rujukan utama. BPODT itu eksekutor, bukan penentu arah. Tapi yang terjadi sering kali justru sebaliknya,” ujarnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya koreksi kelembagaan agar arah pembangunan kembali selaras dengan prinsip geopark.
Menurutnya, TCUGGp harus diperkuat sebagai penentu batas daya dukung dan integrasi geologi, ekologi, dan budaya, sementara BPODT harus menjalankan kebijakan dalam kerangka tersebut.
Dalam konteks pergantian pimpinan BPODT, Wilmar menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk memastikan pemimpin yang terpilih benar-benar memahami konsep geopark, bukan hanya pariwisata dalam pengertian sempit.
“Pemimpin BPODT ke depan harus memahami geopark secara utuh, mampu mengintegrasikan sektor, dan punya keberanian menjaga daya dukung lingkungan. Tanpa itu, kita akan terus terjebak pada pendekatan jangka pendek,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kepemimpinan BPODT juga harus berpihak pada masyarakat lokal sebagai aktor utama pengembangan geowisata, bukan sekadar objek pembangunan.
“Geowisata itu berbasis masyarakat. Kalau masyarakat tidak menjadi pelaku utama, maka konsep geopark itu kehilangan makna,” ujarnya.
Lebih jauh, Wilmar memperingatkan bahwa jika arah pembangunan tidak segera dikoreksi, maka risiko yang dihadapi bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi juga ancaman terhadap status UNESCO Global Geopark itu sendiri.
Sebaliknya, jika momentum pergantian kepemimpinan ini dimanfaatkan dengan tepat, Danau Toba berpeluang menjadi model global pengelolaan geopark berbasis keberlanjutan.
“Ini momentum penting. Bukan sekadar ganti pimpinan, tapi koreksi arah. Danau Toba harus kembali ke jalur geopark dan geowisata yang sudah disepakati sejak 2013,” tutupnya.*
