 |
| Menteri PKP Maruarar Sirait, saat memberikan penjelasan kepada media hasil koordinasi bersama BP BUMN di kantor BP BUMN Jakarta, Rabu(1/4) |
Jakarta. Internationalmedia.id - Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara terus mendorong optimalisasi aset BUMN untuk hunian masyarakat.
Tak hanya warga prasejahtera, Ara juga meminta pemanfaatan aset BUMN untuk hunian vertikal atau rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT). di berbagai kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Semarang, Bandung, Tangerang, Depok, dan Bogor.
"Kita juga akan beranjak untuk bisa bersinergi dengan BUMN untuk menyiapkan perumahan yang sifatnya hunian vertikal, rusun untuk kelas menengah tanggung," ujar Ara dalam konferensi pers di Kantor BP BUMN, Jakarta, Rabu(1/4).
Menurut Menteri Ara, bersama Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodary, Kepala Bapan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Dirut KAI Bobby Rosyidin, keputusan BP BUMN terhadap lahan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Rumah Sususn Bersubsidi akan sangat banyak membantu program pemerintah.
Menteri Ara juga keterjangkauan hunian selama ini masih menjadi momok bagi masyarakat kelas menengah. Ia mengaku akan mempersiapkan aturan untuk skema penyaluran rusun bagi masyarakat kelas menengah.
“Kita tahu kelas menengah juga banyak yang memerlukan, tolong dipersiapkan aturannya, yang memiliki kemampuan ekonomi berbeda, mungkin selera, desain yang berbeda, dan lokasi yang berbeda,” ucap Ara.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodary, selaku pejabat pengawas program prioritas Presiden, menyampaikan apresiasi atas berbagai hasil yang dicapai Kemen PKP, dan apresiasi atas tindakan cepat Kementrian PKP merespon kunjungan Presiden RI Praabowo Subianto di kawasan Statsiun Senen, untuk membangun rumah bagi Pra sejahtera.
” Hasil koordinasi hari ini, dapat dilakukan awal pelaksanaan untuk pembangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap M Qodary.
Sebagai informasi, selain untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) dengan suku bunga tetap 7 persen selama 15 tahun dan tenor hingga 30 tahun.
Dukungan atas kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya, yang menilai perpanjangan tenor menjadi strategi efektif untuk memperluas akses kredit perumahan rakyat.
Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung langkah Kementerian PKP dan BP Tapera untuk memperpanjang tenor menjadi 30 tahun. Dengan begitu cicilan akan lebih murah, DP bisa lebih rendah, dan masyarakat semakin mudah membeli rumah. (RBS)
.jpeg)