Oleh: Dr. Wilmar E. Simandjorang
Penggiat Lingkungan Danau Toba Berbasis Geopark
Danau Toba hari ini tidak sedang kekurangan program, tidak kekurangan lembaga, dan bahkan tidak kekurangan anggaran. Yang paling krusial justru satu hal yang terus absen: pemimpin yang benar-benar mampu mengubah arah kerusakan menjadi pemulihan.
Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dibentuk untuk menjadi motor penggerak pembangunan kawasan. Namun pertanyaan mendasar yang harus diajukan secara jujur adalah: apakah kita sudah memiliki tipe kepemimpinan yang tepat untuk menghadapi kompleksitas Danau Toba yang sesungguhnya?.
Karena masalah Danau Toba bukan lagi masalah teknis. Ia telah berubah menjadi krisis tata kelola ekologi yang bersinggungan dengan ekonomi politik, kepentingan investasi, dan keberlanjutan sosial masyarakat lokal.
Kita terlalu sering berbicara tentang deforestasi, sedimentasi, Keramba Jaring Apung (KJA), dan pencemaran air. Semua itu benar, tetapi tidak cukup. Akar terdalam dari semua persoalan itu adalah satu: ketiadaan kepemimpinan transformasional yang berani mengambil keputusan berbasis ekologi, bukan tekanan ekonomi jangka pendek.
Kerusakan kawasan tangkapan air terus terjadi karena tidak ada ketegasan yang konsisten. KJA berkembang karena tidak ada keberanian membatasi sesuai daya dukung. Pariwisata tumbuh, tetapi tidak selalu terkendali. Semua ini menunjukkan satu hal: sistem tanpa kendali kepemimpinan yang kuat akan selalu jatuh pada eksploitasi.
Badan Pelaksana Otorita Danau Toba tidak boleh dipimpin oleh sekadar birokrat yang mengelola rutinitas. Ia membutuhkan arsitek perubahan sistemik kawasan geopark kelas dunia.
Pemimpin yang dibutuhkan, bukan hanya memahami ekonomi pariwisata, tetapi juga memahami batas ekologis danau vulkanik raksasa. Bukan hanya mampu menarik investor, tetapi juga berani mengatakan “tidak” pada investasi yang merusak daya dukung lingkungan.
Bukan hanya mengejar target kunjungan wisata, tetapi memastikan ekosistem tetap hidup dalam 50–100 tahun ke depan.
Inilah pergeseran paradigma yang harus terjadi: dari growth-oriented leadership menjadi sustainability-driven leadership. Karakter Pemimpin yang Dibutuhkan: Berani, Ilmiah, dan Tidak Populis.
Ada tiga karakter utama yang wajib dimiliki pemimpin BPODT saat ini.
1. Berani mengambil keputusan tidak populer
Danau Toba tidak bisa diselamatkan dengan kebijakan yang selalu menyenangkan semua pihak. Pembatasan KJA, penataan zonasi, hingga penertiban aktivitas ekonomi tertentu akan selalu menimbulkan resistensi.
Namun pemimpin sejati bukanlah mereka yang mencari kenyamanan politik, melainkan mereka yang berani menanggung ketidaknyamanan demi keberlanjutan ekosistem.
2. Berbasis sains, bukan tekanan politik
Setiap keputusan di kawasan Danau Toba harus berbasis pada:
• daya dukung lingkungan
• kajian hidrologi
• analisis ekosistem
• data kualitas air
Bukan berdasarkan:
• tekanan investor
• kepentingan jangka pendek
• atau popularitas kebijakan.
Tanpa sains, Danau Toba hanya akan menjadi ruang eksploitasi yang dilegalkan.
3. Integrator konflik kepentingan
Danau Toba adalah ruang konflik:
• nelayan vs konservasi
• investor vs masyarakat lokal
• ekonomi vs ekologi.
Pemimpin BPODT harus mampu menjadi penyatu kepentingan yang bertentangan, bukan bagian dari salah satu kepentingan tersebut.
Kepemimpinan yang Hilang: Ketika Visi Geopark Tidak Menjadi Arah Pembangunan.
Status UNESCO Global Geopark seharusnya menjadi fondasi utama pengelolaan Danau Toba. Namun dalam praktiknya, geopark sering berhenti sebagai label administratif, bukan sebagai sistem nilai pembangunan.
Padahal geopark menuntut satu hal yang sangat tegas: keseimbangan antara konservasi, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan.
Tanpa kepemimpinan yang memahami filosofi ini, geopark hanya menjadi simbol tanpa substansi.
Harus Berani.
Salah satu tantangan terbesar adalah kenyataan bahwa banyak kerusakan lingkungan justru terjadi atas nama pembangunan.
Di sinilah pemimpin BPODT harus memiliki keberanian moral:
• melawan pola pembangunan eksploitatif
• menolak ekspansi ekonomi yang melampaui daya dukung
• dan mengoreksi kebijakan yang sudah terlanjur tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan.
Ini bukan tugas yang mudah. Tetapi tanpa keberanian ini, Danau Toba akan terus berada dalam siklus kerusakan yang sama.
Disimpulkan, Danau Toba tidak kekurangan Lembaga, tetapi kekurangan Arah Kepemimpinan.
Kita harus jujur mengakui satu hal: Danau Toba tidak sedang krisis institusi, tetapi krisis arah kepemimpinan.
BPODT sebagai institusi memiliki potensi besar. Namun tanpa sosok pemimpin yang tepat—yang berani, ilmiah, integratif, dan visioner—maka semua potensi itu hanya akan menjadi administratif belaka.
Danau Toba tidak membutuhkan pengelola yang sibuk menjalankan rutinitas. Ia membutuhkan pemimpin yang berani mengubah sistem yang selama ini merusak dirinya sendiri.
Karena pada akhirnya, yang menentukan masa depan Danau Toba bukan hanya kebijakan, tetapi kualitas keberanian dan integritas pemimpinnya.
