 |
| Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi |
Bandung.Internationalmedia.id.-Tahun Anggaran 2022 ini, setiap Kantor Cabang Dinas (KCD) pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan mendapatkan ayau mengelola anggaran sebesar Rp250 miliar.
Dana sebesar itu akan didesentralisasikan ke 13 kantor cabang dinas yang ada di Jawa Barat. Hal itu meruapakan konsekuensi dari kebijakan desentralisasi anggaran yang menjadi komitmen Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Dalam suatu perbincangan di Bandung, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi menyatakan, tadinya anggaran tersebut bertumpuk di dinas pendidikan provinsi, ujarnya.
Dedi Supandi juga telah menyatakan hal ini pada kegiatan Webinar Series Diesnatalis UPI 2021 Talkshow Inovasi Pendidikan dengan Tema “Meningkatkan Kualitas Pendidkan Indonesia Melalui Pengembangan Inovasi Guru”, baru-baru ini.
Menurut Dedi, kebijakan desentralisasi anggaran merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan program Inovasi Pendidikan Juara.
Secara umum Dedi menyampaikan merujuk pada Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi, ia sangat setuju inovasi di bidang pendidikan harus dilakukan. Sebab, kalau tidak akan berjalan lambat.
“Dengan inovasi, sesuatu yang harusnya selesai lima tahun bisa jadi dua tahun. Jadi bagaimana sesugguhnya strategi kita meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan. Saat bicara aksesibilitas pendidikan, di Jawa Barat ada SMA, SMK, dan SLB, ada juga guru tenaga kependidikan,” tuturnya.
Dikatakan, setelah melakukan analisis gap antara harapan dan kenyataan, dibutuhkan program inovasi pendidikan karakter berbasis agama dan budaya Jawa Barat. Program inovasi pendidikan karakter ini adalah Inovasi Pendidikan Juara.
Secara garis besar, jelasnya ada tiga program Inovasi Pendidikan Juara. Pertama sekolah juara, kedua revitalisasi dan integrasi, dan ketiga adalah Jabar Future Leader.
“Nanti yang sekolah juara ada cabang-cabang inovasi seperti saat pandemi kemarin kita bicara pinjam pakai gawai, kita memberikan kuota gratis, kita bicara bantuan pendidikan menengah universal bagi sekolah swasta,” urainya.
Terkait dengan revitalisasi dan integrasi salah satunya adalah bagaimana caranya melakukan desentralisasi anggaran. Selain itu, masih dalam tataran revitalisasi dan integrasi, Dedi mencontohkan ada suatu daerah di Pangandaran yang membutuhkan SLB.
Kalaulah menggunakan pola-pola lama, untuk mendirikan SLB membeli tanah dulu lalu membangun. Pola-pola begitu dinilainya terlalu lama.
“Saya lakukan inovasi, ternyata di Cimerak ada SMK dengan bangunan yang luas. Ya sudah diintegrasi aja,” imbuhnya.
Bahkan ungkap Dedi, pihaknya tengah disupport beberapa daerah, seperti Sukabumi dan Kabupaten Bandung yang siap menyediakan tanah, bangunannya dari Disdik Jabar.
“Jadi, tanah adalah milik pemerintah kabupaten/kota, di situ ada SD. Nanti kita diberikan imbal lahan dari sana, lalu kita membangun sekolah SMA. Kita bangun sarana fasilitasnya. Nanti fasilitas sekolah SMA atau sekolah yang ada di kita bisa diintegrasi bisa dipakai untuk sekolah SD. Itulah hal-hal yang paling cepat kita lakukan,” ungkapnya.(Ter)
