 |
| Menlu RI, Reto Marsudi |
Jakarta, Indonesia - Menteri Luar Negeri ,Retno Marsudi menegaskan pentingnya komitmen Kepala Perwakilan RI dan seluruh Pelaksana Fungsi untuk bekerjasama dalam menyusun anggaran dan program kerja yang mendukung prioritas nasional dan 5 prioritas politik luar negeri Indonesia serta merefleksikan kemajuan pelaksanaan diplomasi Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam kesempatan pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perwakilan RI Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan secara virtual (27/09/2021).
Selama masa pandemi Covid-19, upaya diplomasi yang dilakukan oleh Perwakilan telah dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia secara luas, di antaranya adalah Diplomasi Vaksin yang berhasil mengamankan ketersediaan vaksin Covid-19 untuk masyarakat Indonesia dan memastikan kesetaraan akses terhadap vaksin serta upaya menciptakan kemandirian produksi vaksin di dalam negeri.
Kemudian, Diplomasi untuk pemulihan ekonomi nasional melalui program relokasi perusahaan asing ke Indonesia, Diplomasi Pelindungan WNI di luar negeri melalui pemberian bantuan sosial dan program evakuasi, serta Diplomasi Indonesia di Kawasan regional dan global, mulai dari isu strategis di ASEAN hingga isu rivalitas di kawasan Indo-Pasifik.
Kinerja Diplomasi kita terlaksana ditengah keterbatasan, untuk itu, “seluruh unsur pelaksana diplomasi harus bekerjasama dan berkolaborasi dalam melaksanakan program kerja serta adaptif dan fleksibel dengan dinamika global” tegas Menlu.
Mendukung arahan Menlu tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menghimbau seluruh Perwakilan RI untuk berkinerja optimal dan efisien di tahun 2022 di berbagai sektor strategis guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran juga melibatkan keikutsertaan Satuan Kerja (Satker) regional untuk sinkronisasi program kerja, tidak ada duplikasi program dan fokus kepada program prioritas pembangunan nasional (ProPN).
Untuk mendukung kinerja diplomasi di tahun 2022, Kemenlu telah mendapatkan pagu anggaran sejumlah Rp 8,05 T dengan komposisi 46% untuk Belanja Pegawai, 25% untuk Belanja Barang NonOperasional, 17% untuk Belanja Barang Operasional dan 12% untuk Belanja Modal.
Anggaran ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan diplomasi Indonesia, yang dituangkan secara rinci dalam dokumen perencanaan yang berkualitas, berbasis kinerja, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Memperhatikan dinamika pandemi Covid-19 di tahun 2021, terdapat resiko ketidakpastian di tahun 2022 yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan APBN.
Direktur Anggaran Bidang Polhukhankam dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Kementerian Keuangan menyampaikan kondisi keuangan negara masih belum stabil sehingga terdapat pembatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan diplomasi Indonesia.
Terlepas dari keterbatasan anggaran tersebut, pengelolaan anggaran Kemenlu telah menunjukkan kinerja yang baik dalam 4 tahun terakhir, dimana terdapat peningkatan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dari tahun 2017 hingga 2020. Diharapkan, kinerja yang baik ini dapat terus meningkat di tahun mendatang.
Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional Bappenas juga menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan diplomasi Indonesia selama 2 tahun terakhir.
Kontribusi dan kerja keras Tim Kemenlu sangat dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Hal ini tentu saja didukung oleh perencanaan anggaran yang efektif dan efisien.
Untuk tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, oleh karena itu, dokumen perencanaan melalui Kegiatan Bimtek ini diharapkan dapat selaras dengan prioritas nasional.
Kemudian, arah kebijakan luar negeri sesuai dengan visi Indonesia 2045, dimana Indonesia tampil sebagai economy powerhouse dan memiliki reputasi yang baik di tatanan regional dan global.
Keberhasilan perencanaan dan penganggaran tentunya tidak terlepas dari peran Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan.
Terkait hal tersebut, Inspektur Jenderal menegaskan komitmen Itjen dalam pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran serta memastikan dokumen perencanaan yang disusun berkualitas dan sesuai dengan tata aturan yang berlaku.
Perwakilan perlu memperhatikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah dikeluarkan oleh Itjen sehingga ada peningkatan kualitas dokumen yang dihasilkan.
Selain itu, Perwakilan kiranya dapat memaksimalkan Bimtek ini untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang lebih baik lagi. Kegiatan Bimtek Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA-KL) merupakan kegiatan rutin tahunan yang melibatkan seluruh Satker di Kemenlu.
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi melaporkan bahwa kegiatan pembahasan Renja dan RKA-KL tahun anggaran 2022 dilakukan secara rinci di dalam bilik pembahasan, yang dibagi kedalam 2 sesi (Sesi Pagi dan Sesi Sore) selama 12 hari ke depan, mulai dari 27 September s.d. 8 Oktober 2021.
Pembahasan di dalam bilik akan dituangkan dalam Berita Acara yang akan ditandatangani oleh Pembahas dari Satker Pusat dan Perwakilan RI.
Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran sekaligus memastikan kinerja diplomasi untuk rakyat, sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri, “susun pengganggaran yang inklusif dan pastikan ada hasil nyata dari upaya yang kita lakukan”. (marpa)
