 |
| Anggota Komisi I DPRD Jabar, Rafael Situmorang, SH, MH |
Bandung.Internationalmedia.id.-Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Rafael Situmorang,SH,MH meminta, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar untuk menelusuri aset-aset dari pelimpahan dari Pemerintah Pusat.
Selain itu, Ia pun meminta kepada BPKAD, untuk
mengakomodir bukti fisik dan dokumennya sehingga aset tersebut tidak menjadi
persoalan dan dapat memiliki kekuatan hukum yang kuat.
“Kedepan BPKAD harus menertibkan aset-aset
pelimpahan dari pusat, artinya dilimpahkan ke daerah tetapi data dan dokumennya
tidak ada. Karena ini yang sering menjadi persoalan,” ujar Rafael, Rabu
(7/4/2021).
Lebih lanjut Rafael mendorong, BPKAD dapat mengejar
target-target aset pelimpahan aset dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi
agar memiliki kekuatan hukum yang tetap.
Dengan mengupayakan langkah yang progresif dan
koordinasi yang terstruktur dengan stakeholder terkait, sehingga inventarisasi
aset tersebut dapat memiliki kepemilikan yang tetap.
"Yang sangat disayangkan adalah tidak ada
tindaklanjut yang cepat untuk mengurusi aset tersebut dalam inventarisasi
dokumen" katanya.
"Sehingga setelah dilimpahkan hanya menyisakan
bangunan secara fisik tetapi tidak dilengkapi berkas pelimpahan dan dokuen
penunjangnya"imbuhnya.(Ter)
