Notification

×

Iklan

Iklan

Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat: DPRD Jabar Belum Memiliki Kode Etik

Selasa, 06 April 2021 | 08:19 WIB Last Updated 2021-04-08T06:02:41Z

Ketua MKD DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menerima Cinderamata berupa lambang/logo DPRD Jabar dari  Ketua DPRD Jabar,Taufik Hidayat (Foto: Yoggy Darwis/Humas DPRD Jabar)


Bandung.Internationalmedia.id.-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat menyatakan,
DPRD Jawa Barat belum memiliki kode etik secara khusus.

 

Untuk saat ini tata beracara masih menggunakan tata tertib DPRD dan sejumlah inovasi. Salah satu inovasi yang telah dilakukan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat adalah BK Award.

 

Hal ini diungkapkan Taufik pada acara kunjungan kerja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ke Gedung DPRD Jabar, Senin (5/4/2021). Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka, pelaksanaan fungsi MKD RI yaitu pencegahan pelanggaran kode etik DPR RI.

 

Taufik berharap, melalui kunjungan kerja MKD RI dapat menjadi ajang pembelajaran, bertukar pikiran untuk mendapatkan serta menggali informasi terkait penegakan kode etik, dan tata beracara di MKD RI.

 

DPRD Jabar merasa terhormat, dan berbangga menerima kunjumgan. Ini pertama kalinya menerima kunjungan dari MKD RI, kata Taufik.

 

Terkait kunjungan MKD ke DPRD Jabar dalam rangka pelaksanaan fungsi MKD yaitu pencegahan pelanggaran kode etik DPR RI, tentunya kami menyambut baik" ucap Taufik.

 

Taufik memaparkan, dalam upaya menjaga martabat dan kehormatan DPRD sebagaimana yang dilakukan oleh MKD RI pada DPRD Jabar tugas tersebut saat ini dilakukan melalui Badan Kehoromatan (BK).

 

Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat beranggotakan 10 orang, yang merupakan perwakilan dari 10 partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat.

 

Taufik memandang, upaya MKD RI dalam melakukan sosialisasi terkait tugas dan wewenang yang melibatkan sejumlah lembaga termasuk, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menjadi hal yang sangat strategis. Sehingga pihaknya pun akan mendukung penuh terkait upaya yang tengah dilakukan oleh MKD RI.

 

"Sepenuhnya kami dukung, utamanya bagi kami yang juga berupaya untuk menjaga marwah DPRD Provinsi Jawa Barat"kata Taufik.

 

Selain itu melalui forum tersebut dapat menjadi forum komunikasi antar lembaga DPR RI, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan Tinggi untuk saling bersinergi dalam penanganan perkara yang mungkin akan dihadapi oleh masing-masing institusi.

 

"Kami DPRD Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menjaga intergritas  lembaga perwakilan rakyat di daerah dalam upaya penegakan etika dan hukum. Kedatangan MKD RI akan menjadi bagian dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa"pungkas Taufik.(Adv)

 

 


×
Berita Terbaru Update