Sekretaris Komisi II DPRD Jabar,Yunandar
Bandung.Internationalmedia.id.-Para Kepala Dinas di
Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, bingung karena dititah Gubernur Jawa Barat,
Ridwan Kamil mengerjakan program untuk pemulihan ekonomi tanpa dana.
Sebagian besar anggaran Dinas di Pemerintahan
Provinsi Jawa Barat mengalami pemotongan anggaran sampai 30 persenan, akibatnya
ada Dinas yang tidak memiliki anggaran operasional alias Nol.
Hal ini dikatakan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi
Jawa Barat Yunandar R Eka Perwira kepada wartawan di Bandung, Jumat. (5/2/2021).
Misalnya, Dinas Perkebunan (Disbun) untuk tahun
Anggaran Murni 2021 mengajukan usulan penambahan anggaran, waktu itu kami tambah hingga Rp 17 Miliar,
tetapi setelah Anggaran disepakati pada rapat paripurna pada saat sebelum
dilaporkan ke Kemendagri dipotong Biaya Tak Terduga (BTT) Covid-19 hingga Rp 22
Miliar, jadi Nol.
“Dia Gak punya operasional, mau ngapain dia kalau
cuma terima gaji, datang ke kantor gak ada dana operasional mah. Sampai
akhirnya datang ke pusat untuk minta DAK(Dana Alokasi Khusus) anggaran dari Kementrian,
“jelasnya.
Kami giring ke RPJMD itu, Dia harus fokus ke
pemulihan ekonomi, artinya semua mitra kerja yang berkaitan langsung dengan
pemulihan sektor ekonomi harus diberikan anggaran yang besar. Siapa yang bisa
memulihkan ekonomi, kalau bukan mitra Komisi yang berkaitan dengan ekonomi.
“Tetapi pada kenyataannya pada 2021 saja rata rata
30 % pemotongan anggarannya di Dinas mitra komisi II, dari anggaran yang
diberikan waktu KUA PPAS.”sebutnya.
Anggaran yang disepakati pada saat KUA-PPAS dan paripurna sebelum dilapor ke Kemendagri
dipotong dahulu oleh Gubernur untuk BTT katanya,
“Ya habis-habisan, semuanya kalau boleh dibilang mah
ya gak ada kerjaan kita mah. Nol persisi seperti 2020 habis anggaran.”urainya.
Untuk perinciannya sampai hari ini belum pada lapor,
tadinya akan kami undang satu persatu, tinggal berapa sisanya. Statemen pertama
yang saya dapat, yaitu 30 % rata-rata dipotongnya. Tetapi ada yang menarik
seperti di Dinas KUK, semua anggaran
operasional Belanja Langsung(BL)yang lain dipotong, tetapi untuk OPOP itu utuh.
“Program OPOP (One Pesantren One Produk) itu utuh tidak dipotong, tetapi semua yang
lain dipotong habis, itu kan aneh. Gimana dari semua bagian di dinas itu hanya
satu yang bisa bekerja. Saya kurang paham strateginya itu apa sesungguhnya, !”
OPOP itu program di Dinas KUK sejak tahun 2019, itu adalah janjinya Gubernur RK bahwa akan
memberikan bantuan perekonomian ke Pesantren, OPOP diawal 2019 itu bentukya
perlombaan.
“Kami marah sat itu ngapain dinas KUK buat
perlombaan untuk pesantren. Tahun 2020 dirubah jadi bantuan untuk pesantren.
Sekitar Rp 70 miliaran nilainya.”
Diindikasikannya, “Ada semacam anak emasnya untuk
program. Saya belum cek yang lainnya mana lagi yang tidak dipotong.”katanya.(mar)
