Bandung.Internationalmedia.Id.-Tim
Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Jawa Barat, mulai, 3-6 Mei 2020
menggelar rapat kerja di Balai Sertivikasi Pembenihan Tanaman Hutan, Jatinangor
Kabupaten Sumedang.
Rapat Kerja ini digelar
untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPj) Kepala Daerah tahun
anggaran 2019.
Dalam Rapat Kerja tersebut
mengemuka ada beberapa point penting yang menjadi perhatian Tim Pansus dalam
mengevaluasi LKPj Gubernur dimana nantinya, poin-poin tersebut akan disampaikan
melalui Rapat Paripurna kepada Kepala Daerah.
Menjelang akhir Rapat
tersebut sudah dibahas dengan mitra masing-masing Komisi I,II,III dan IV.
Beberapa hal lain seperti yang diungkapkan anggota Komisi II DPRD Jabar, Yunandar Eka Perwira kepada wartawan, dalam rapat tersebut, pansus menyoroti secara umum tahun 2019, di
antaranya mengenai pembangunan di Jawa Barat khususnya dan perekonomian yang
mengalami penurunan.
Dilaporkan bahwa laju
pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2019 turun sampai, 5,7% dibandingkan tahun
2018 sebesar 5,3%. Penurunan paling terdalam terjadi justeru dari sektor utama
Jawa Barat, industri manufaktur, turun sekitar 4% laju pertumbuhan ekonominya.
Dapat disimpulkan, bahwa dalam
jangka panjang dapat menyebabkan perubahan kontraksi ekonomi yang sulit untuk
kembali ke posisi awal karena sumber utama perekonomian Jawa Barat ini yang
mengalami penurunan laju pertumbuhan.
Sektor lain juga yang turun
adalah perdagangan yang turunnya sangat dalam, bahkan untuk ekspor itu laju
pertumbuhannya negatif. Ekspor ini agak terganggu oleh perang dagang
Tiongkok-Amerika tahun 2019. Namun, katanya untuk industri sesungguhnya bukan
karena masalah perang dagang, tetapi karena banyak relokasi pabrik ke Jawa
Tengah.
Disebut-sebut, ada 140
pabrik direlokasi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah karena iklim investasi di
Jateng itu dinilai lebih kondusif dan lebih baik dibandingkan Jawa Barat.
Kemudian, Jateng juga
memiliki etos kerja dan juga kondisi lingkungan kerja yang lebih baik karena
masyarakat mendukung. Tidak ada gangguan seperti dari LSM atau Ormas. Hal ini
menyebabkan bedol desa, relokasi pabrik dari Jabar ke Jateng terutama industri
padat karya.
Pansus III juga memberikan catatan dan masukan di antaranya mengenai target, capaian, kendala dan hasil dariprogram Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tahun Anggaran 2019.
Tim Pansus LPKj DPRD Jabar
hingga bebarapa hari ke depan masih akan melakukan pembahasan dengan mitra
Komisi V, pakar atau ahli untuk menyelesaikan hasil rekomendasi.
Bedah ini dengan tujuan
sebagai evaluasi kinerja Pemda sebagaimana tugas DPRD sebagai pengawasan.(Lys)