Notification

×

Iklan

Iklan

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Catatan Kritis Muncul soal Asas Non-Retroaktif

Kamis, 19 November 2026 | 15:36 WIB Last Updated 2026-11-19T08:36:51Z
DPR Sahkan RUU Perampasan 

Jakarta, Internationalmedia.id. — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). 

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 254 anggota Dewan serta jajaran perwakilan pemerintah, yakni Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. 

Pengesahan undang-undang ini terealisasi lebih cepat dari target awal DPR yang sebelumnya dijadwalkan pada 15 Desember 2026. 

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa ketuk palu paripurna ini sekaligus mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun sejak gagasan perampasan aset pertama kali bergulir. 

Sebelum dibawa ke tingkat paripurna, draf aturan ini telah melalui proses pembahasan intensif bersama pemerintah yang dilengkapi dengan 87 rapat partisipasi publik serta kunjungan kerja ke 15 provinsi. 

Dalam pidatonya, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pengesahan regulasi ini berjalan sesuai mekanisme legislasi dan murni dilandasi kesiapan substansi. 

"Tadi sudah disampaikan juga bahwa hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujar Puan Maharani.

Mengatur Perampasan Tanpa Putusan Pidana hingga Badan Pengelola

Secara keseluruhan, undang-undang ini mengatur rangkaian tahapan mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, hingga pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. 

Pimpinan DPR dan pemerintah menilai kehadiran aturan ini akan memperkuat pemulihan kerugian negara sekaligus melengkapi kerangka hukum pidana nasional bersama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Salah satu terobosan utama dalam undang-undang ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based).
 
Melalui skema tersebut, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan meskipun proses pidana terhadap pelaku tidak dapat dilanjutkan, misalnya karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri sebagai buron, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. 

Meski asetnya dirampas, ancaman hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dari sisi cakupan perkara, aturan ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga menjangkau kejahatan lain seperti narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, hingga penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas seperti investasi bodong. 

Hasil aset yang dirampas nantinya tidak hanya digunakan untuk memulihkan keuangan negara, tetapi juga diarahkan untuk mengembalikan kerugian para korban kejahatan, sembari tetap menyediakan ruang keberatan dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. 

Untuk menopang tata kelola aset sitaan tersebut, undang-undang ini mengamanatkan pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset. 

Lembaga ini akan menjalankan fungsi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, hingga pelelangan aset yang bersinergi dengan Kementerian Keuangan, dengan dukungan pendanaan dari APBN, sumber sah lain yang tidak mengikat, serta dana bagi hasil pengelolaan aset. 

Sementara itu, terkait waktu pemberlakuan, Pasal 72 undang-undang yang disahkan menegaskan penerapan asas tidak berlaku surut atau non-retroaktif. 

Dengan ketentuan tersebut, instrumen perampasan aset ini hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang resmi diberlakukan. 

Tuai Kritik Masyarakat Sipil dan Akademisi

Di balik pengesahan yang disambut sebagai tonggak baru pemberantasan kejahatan ekonomi, sejumlah kelompok masyarakat sipil dan akademisi melayangkan catatan kritis.
 
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), misalnya, menyoroti penerapan asas non-retroaktif, potensi rumusan pasal yang dinilai terlalu lentur, serta perlunya pengawasan ketat agar kewenangan perampasan aset tidak berujung pada penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. 

Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengingatkan bahwa perluasan kewenangan negara dalam merampas harta kekayaan warga negara harus diimbangi dengan mekanisme kontrol yang sepadan. 

"Dalam negara hukum, semakin besar kekuasaan negara, semakin kuat pula pembatasan dan pertanggungjawabannya. RUU ini tidak boleh kuat merampas aset tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya," kata Muhammad Isnur.

Catatan tambahan juga datang dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM yang menyoroti belum diakomodirnya mekanisme unexplained wealth—yakni perampasan atas harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak dapat dijelaskan asal-usul perolehannya secara sah—di dalam undang-undang tersebut. 

Pada hari yang sama dengan rapat paripurna, Koalisi Advokasi Perampasan Aset bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) juga melaporkan pimpinan DPR dan Komisi III ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait persoalan transparansi draf serta akses partisipasi publik selama proses pembahasan berlangsung. (Ir)

×
Berita Terbaru Update