Notification

×

Iklan

Iklan

Merajut Kembali Persaudaraan Yang Retak

Kamis, 19 November 2026 | 20:36 WIB Last Updated 2026-11-19T16:07:24Z

Oleh: Dr Wilmar E Simandjorang Sinaga


Musyawarah Besar XVI Pomparan Toga Sinaga Boru Bere (PPTSB) di Aryaduta Medan telah usai. Namun, musyawarah itu menyisakan perbedaan pendapat yang perlu disikapi dengan tenang, terbuka, dan bermartabat.

Tulisan ini adalah literasi publik. Tulisan ini disusun berdasarkan kesaksian sejumlah peserta, dokumen internal yang beredar di kalangan anggota, serta tafsir adat Dalihan Natolu. Tulisan ini tidak bermaksud menuduh siapa pun dan tidak bermaksud merendahkan lembaga mana pun. Tulisan ini terbuka untuk klarifikasi dan musyawarah.

Tujuan tulisan ini hanya satu: mengajak kita kembali ke musyawarah yang mempersatukan.

Rumah yang Atapnya Lebih Tinggi

Saya menulis dari lereng Dolok Pusuk Buhit, Sianjur Mula Mula. Di sinilah marga-marga Batak pertama kali bermukim. Di sinilah Rumah Batak pertama kali berdiri, dengan atap belakang yang selalu dibuat lebih tinggi dari atap depannya.

Atap itu bukan salah ukur. Itu pesan para leluhur: anak harus lebih tinggi dari bapaknya. Anak harus lebih terdidik dari bapaknya. Anak harus lebih bermartabat dari bapaknya.

Rumah itu bernama Toga Sinaga. Rumah itu dijaga tiga tungku yang tidak boleh padam: somba marhula-hula, elek marboru, manat mardongan tubu. Dalam bahasa organisasi modern, tiga tungku itu kita sebut Dalihan Natolu.

Dalam Mubes XVI, menurut kesaksian sejumlah peserta yang saya dengar, tiga nilai itu terasa kurang hidup dalam suasana sidang.

Tiga Nilai yang Terasa Kurang Terjaga

Pertama, somba. Nilai ini terasa kurang terjaga ketika suasana sidang menjadi tegang, ketika terjadi perebutan mikrofon, dan ketika ada peserta yang naik ke panggung di luar giliran bicara. Dalam pandangan adat, suasana seperti itu membuat forum terasa kurang menghormati tata cara. Dalam pandangan organisasi, musyawarah terasa belum berjalan dengan tertib.

Kedua, elek. Nilai ini terasa kurang terjaga ketika beredar kabar bahwa ada nama yang dicantumkan sebagai penasehat tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Dalam adat kita, nama bukan sekadar tulisan. Nama adalah sahala. Nama adalah kehormatan.

Karena itu, setiap pencantuman nama sebaiknya selalu didahului izin dan konfirmasi. Jika tidak, yang timbul adalah rasa kurang dihormati dan luka perasaan.

Ketiga, manat. Nilai ini terasa kurang terjaga ketika, menurut kesaksian sejumlah peserta, ada Ketua Wilayah yang memilih berada di luar ruang sidang karena merasa suasana kurang nyaman. Ada pula wilayah yang merasa proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya sesuai mandat dari daerahnya.

Dalam pandangan adat, kondisi seperti itu membuat rasa persaudaraan terasa renggang. Bukan karena ada niat jahat, tetapi karena komunikasi dan rasa saling menjaga belum berjalan dengan baik.

Di tengah suasana itu, muncul pula wacana tentang penghapusan syarat pendidikan untuk pemimpin. Wacana ini menjadi keprihatinan banyak orang tua.

Padahal, seluruh cerita Rumah Batak dibangun di atas satu umpasa: Anakhon hi do hamoraon di au. Anakku lah kekayaanku. Biarlah aku menggarap sawah, asal sekolah anakku setinggi-tingginya. Karena itu, wacana tersebut perlu dibahas kembali dengan jernih, agar kita tidak dinilai mengabaikan nilai sikkola yang dijunjung leluhur kita.

Pembuluh yang Perlu Disambung

Inilah yang perlu dipahami sebagai pembaruan cara berpikir Batak. Bukan sekadar mengulang adat lama, melainkan menafsir ulang adat untuk zaman sekarang.

Dulu, Parsadaan diartikan sebagai kumpul-kumpul. Dalam pembaruan ini, Parsadaan perlu diartikan sebagai satu darah, satu tondi, satu sahala. Jika sahala sudah retak, tidak cukup ditambal dengan voting. Voting hanya menghitung suara. Musyawarah mufakat menyatukan tondi.

Musyawarah mufakat yang bulat itu seperti pembuluh. Pembuluh itulah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jika pembuluh tersumbat, jika pembuluh terganggu, tubuh akan terasa lumpuh. Tangan tidak merasakan apa yang dirasakan kaki. Kepala tidak mendengar apa yang dirasakan hati.

Dalam penilaian kami, di Aryaduta, pembuluh musyawarah itu terasa belum mengalir dengan baik, karena proses yang berjalan lebih banyak mengandalkan ketukan palu dan voting. Akibatnya, sebagian peserta merasa tondi belum menyatu dan Parsadaan terasa belum utuh.

Ada pula perbedaan pandangan mengenai hasil keputusan tentang Dewan Pembina. Sebagian peserta berpendapat Dewan Pembina sebaiknya ditiadakan, sebagian lain berpendapat sebaliknya. Perbedaan ini wajar dalam organisasi. Persoalannya bukan pada perbedaan itu, melainkan pada bagaimana perbedaan itu dikelola agar semua pihak merasa didengar.

Karena itu, kami memandang perlu adanya ruang klarifikasi yang terbuka. Menurut dokumen Surat Pernyataan tertanggal 31 Oktober 2026 yang beredar di kalangan internal dan ditandatangani sejumlah tokoh, ada sekelompok peserta yang menyatakan keberatan terhadap hasil Mubes. Sebagian Wilayah juga menyatakan keberatan terhadap beberapa Pleno. Ini adalah fakta perbedaan pendapat yang perlu disikapi dengan musyawarah, bukan dengan saling menyalahkan.

Pada 18 November 2026, di Green Terrace TMII, sejumlah Natua-tua berkumpul untuk mengevaluasi. Hasil pembicaraan mereka mengerucut pada usulan agar dilakukan musyawarah luar biasa untuk pemersatu, dengan rencana pertemuan lanjutan pada 5 Desember 2026 dan pertemuan pelantikan pada 6 Desember 2026 di Gedung Ronatama, Depok. Panitia telah dibentuk untuk mempersiapkan hal tersebut.

Usulan ini lahir dari keprihatinan bersama, bukan dari ambisi satu orang. Ini adalah suara ni natua-tua, suara ni dongan tubu, suara ni boru.

Medan dan Samosir Berdebat

Di sebuah warung kopi, setelah Mubes XVI, terjadilah percakapan ini.

Orang Medan: “Sudah lah, Amang. Palu sudah diketok. Secara AD/ART, Mubes itu sah. Voting sudah dihitung. Mayoritas sudah menang. Kalau ada yang belum puas, salurannya bisa melalui mekanisme organisasi yang berlaku.”

Par Samosir: “Bah, Amang, kalau Parsadaan ini hanya diatur pakai palu saja, tondi ni peserta bisa terasa tidak didengar. Itu yang membuat musyawarah terasa belum utuh.”

Orang Medan: “Tapi ini organisasi modern. Kita harus ikut logika hukum. Kalau LPJ sudah diterima, ya selesai. Demokrasi itu kan begitu, yang kalah harus legowo.”

Par Samosir: “Demokrasi Medan itu menghitung suara. Demokrasi Batak itu menyatukan tondi. Kau hitung suara, kami hitung rasa. Menurut kesaksian yang kami dengar, ada Ketua Wilayah yang merasa kurang nyaman berada di dalam gedung, kau bilang itu sudah cukup demokratis? Ada nama penasehat yang merasa belum dikonfirmasi, kau bilang itu sudah biasa?”

Orang Medan: “Ya, itu kan dinamika sidang. Di Medan biasa itu, rebut-rebutan mikrofon, naik panggung. Namanya juga politik organisasi.”

Par Samosir: “Di Medan mungkin biasa. Tapi dalam pandangan adat Batak, suasana seperti itu membuat forum terasa kurang tertib. Kalau mikrofon direbut, kehormatan orang yang sedang bicara terasa kurang dijaga.”

Orang Medan: “Terus maumu apa? Mau pecah? Mau buat organisasi baru?”

Par Samosir: “Justru karena kami tidak mau pecah, kami mengusulkan Musyawarah Luar Biasa. Kami tidak mau Sinaga pecah. Kami mau pembuluhnya disambung kembali.”

Orang Medan: “Jadi menurutmu, yang sah itu bukan palu, tapi apa?”

Par Samosir: “Yang kami harapkan, semua sepakat, karena tondi sudah menyatu kembali. Palu boleh sah secara administrasi, tapi dalam penilaian adat kami, musyawarah itu terasa belum tuntas kalau masih ada yang merasa belum didengar.”

Orang Medan: (terdiam) “Jadi kau mau kembali ke cara lama?”

Par Samosir: “Bukan kembali ke cara lama, Amang. Ini pembaruan. Somba bukan lagi sekadar tunduk, somba adalah menghormati proses. Elek bukan lagi sekadar memberi, elek adalah tidak mencatut nama orang tanpa izin. Manat bukan lagi sekadar diam, manat adalah saling menjaga perasaan saudara sendiri. Itu yang kami sebut Poda Penyelamatan.”

Orang Medan: “Hmm... Kalau begitu, Medan dan Samosir sebenarnya tidak berdebat soal menang-kalah. Kita berdebat soal cara menyambung pembuluh yang terasa putus.”

Par Samosir: “Pas mai, Amang. Medan membawa logika hukum, Samosir membawa logika tondi. Kalau dua-duanya dipakai, Parsadaan akan utuh. Kalau hanya satu yang dipakai, Sinaga bisa terasa pecah.”

Tiga Langkah Penyelamatan

Lalu, apa poda penyelamatan yang kita tawarkan? Bukan dengan makian di TikTok. Bukan dengan perang di WA. Poda ini adalah tiga langkah yang kembali kepada Dalihan Natolu, tetapi dengan cara baru.

Sada, dinginkan suasana. Kami mengusulkan Masa Tenang selama 30 hari. Hentikan perang di TikTok dan WA. Dalam pembaruan ini, raja yang marsahala bukan raja yang keras suaranya, melainkan raja yang tenang wibawanya. Biarlah pembuluh itu kembali jernih, biarlah darah kembali mengalir tenang.

Dua, jangan berjalan sendiri. Kami mengusulkan pembentukan Tim Penjernih yang terdiri dari sembilan orang yang netral, agar mereka melakukan klarifikasi selama 14 hari, dan membedah persoalan AD/ART, HAKI, Kemenkumham, dan aset organisasi secara terbuka. Lalu laksanakan Musyawarah Pemersatu dengan mufakat, bukan sekadar voting. Pemimpin tidak dipilih karena merebut, tetapi dipilih karena semua sepakat, karena tondi sudah menyatu kembali. Itulah cara kita menyambung kembali pembuluh yang terasa terputus.

Tolu, kembali ke bawah. Kuatkan Sektor dan Cabang. Sektor itulah bona pasogit kecil kita, tempat orang menangis kalau ada duka, tempat orang tertawa kalau ada suka. Cabang itulah jembatan, Wilayah itulah atap, Pusat itu hanya regulator, bukan penguasa. 

Kami mengusulkan 2027 menjadi Tahun Sektor dan Cabang. Kalau Sektor kuat, Sinaga kuat. Kalau Sektor ditinggalkan, Sinaga hanya tinggal nama di kop surat. Sektor dan Cabang itulah ujung-ujung pembuluh, tempat darah Parsadaan benar-benar sampai dan dirasakan.

Inilah pembaruan Batak yang kita maksud: adat tidak ditinggalkan, adat diterjemahkan. Somba bukan lagi sekadar tunduk, somba adalah menghormati proses. Elek bukan lagi sekadar memberi, elek adalah tidak mencatut nama orang. Manat bukan lagi sekadar diam, manat adalah saling menjaga perasaan saudara sendiri. Sikkola bukan lagi sekadar ijazah, sikkola adalah atap rumah yang harus selalu lebih tinggi.

Publik perlu memahami risikonya. Kalau jalan pemersatu ini tidak ditempuh, sejarah akan mencatat bahwa di saat Sinaga menghadapi perbedaan, kita memilih diam. Sebagian Wilayah dikhawatirkan akan menempuh jalan sendiri dan membentuk wadah baru. Sekali Sinaga pecah secara resmi, sahala ni Toga Sinaga akan terasa terbelah untuk satu generasi. Itu sama dengan membiarkan pembuluh tetap terganggu sampai tubuh melemah.

Tetapi kalau kita katakan ya, satu kali lagi, dengan hati yang bersih, maka Musyawarah Luar Biasa itu bukan lagi sekadar rapat organisasi, melainkan martonggo ni Parsadaan di lage-lage tiar, tempat kita membersihkan luka, mengembalikan marwah, dan menegakkan kembali Dalihan Natolu. Di sanalah kita menyambung kembali pembuluh yang terasa terputus, supaya darah Sinaga mengalir lagi dari Pusuk Buhit sampai ke seluruh dunia.

Keputusan ini bukan lagi urusan satu orang dan keluarganya saja. Ini urusan kita semua. Bukan karena kita berubah pikiran dari diskusi-diskusi terlebih dahulu yang sudah matang kita pikirkan, melainkan karena kita sadar dengan keadaan Toga Sinaga akhir-akhir ini yang mengalami krisis dan membutuhkan pemulihan. Inilah panggilan bersama, soara ni sahala harajaon kita sebagai marga yang berhati rendah.

Sinaga adalah marga besar, dipuji, dan patut ditiru. Jangan biarkan redup karena perbedaan dalam Mubes XVI. Kembalikan Parsadaan. Sambung kembali pembuluh itu. Manat Mardongan Tubu. Horas.

(Penulis adalah, Pegiat Lingkungan dan Budaya Basis Geopark, bermukim di Lereng Dolok Pusuk Buhit, Sianjur Mula Mula-Samosir)

×
Berita Terbaru Update