 |
| Wali Kota pada Rapat Paripurna Hari Jadi ke-216 Kota Bandung (HJKB) di DPRD Kota Bandung, Jumat, 25 September 2026. |
Menurutnya, pekerjaan rumah kota tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah seorang diri, tetapi membutuhkan kerja bersama seluruh masyarakat.
Ajakan itu disampaikan Farhan dalam Rapat Paripurna Hari Jadi ke-216 Kota Bandung (HJKB) di DPRD Kota Bandung, Jumat, 25 September 2026.
Farhan mengatakan, hari jadi Kota Bandung bukan sekadar seremoni. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen, memperbaiki kekurangan, dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan kota.
“Di usia ke-216 ini tugas kita bukanlah mengklaim bahwa semua persoalan telah selesai. Justru sebaliknya, peringatan hari jadi harus menjadi momen untuk memperkuat komitmen, memperbaiki kekurangan dan mempererat serta mempercepat kerja bersama,” kata Farhan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah sampah. Farhan menilai penanganan sampah harus dimulai dari lingkungan paling kecil.
Pemkot Bandung mendorong pengelolaan sampah berbasis lingkungan melalui program Gaslah dan pembangunan fasilitas kompos di tingkat RT. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi sampah yang harus diangkut hingga dibuang ke tempat pembuangan akhir.
“Masalah sampah ini penting sekali untuk kita jawab dengan jelas. Untuk itu, kita melakukan penanggulangan sampah dari hulu,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Bandung juga menyiapkan fasilitas pengolahan sampah di kawasan Gedebage. Sampah nantinya akan diolah menjadi bahan bakar alternatif atau Solid Recovered Fuel (SRF).
Program tersebut disiapkan melalui kerja sama dengan pemerintah pusat, PLN dan Pertamina. Pematangan lahan dan pembangunan fasilitas ditargetkan mulai pada November.
Pengembangan fasilitas ini juga menjadi bagian dari persiapan masa transisi pengelolaan sampah, seiring rencana pemindahan TPA Sarimukti menuju fasilitas pengolahan sampah lainnya.
Banjir hingga Infrastruktur
Persoalan banjir juga menjadi pekerjaan besar yang harus ditangani bersama. Farhan menyebut sejumlah wilayah Bandung, terutama bagian timur dan selatan, masih rentan banjir akibat persoalan sistem Sungai Citarum yang belum sepenuhnya tertangani.
Untuk mengatasinya, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp800 miliar dalam satu tahun.
“Untuk penanganan banjir di wilayah Timur dan Selatan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp800 miliar dalam satu tahun,” ungkapnya.
Menurut Farhan, kebutuhan tersebut tidak mungkin hanya ditanggung APBD Kota Bandung. Karena itu, Pemkot Bandung akan mencari dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat hingga dunia usaha.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah pembangunan infrastruktur. Farhan mengingatkan agar pembangunan jalan, trotoar, drainase hingga penataan kabel udara tidak justru menghambat aktivitas warga.
Ia mencontohkan pekerjaan infrastruktur yang sempat menyebabkan kemacetan panjang. Menurutnya, pembangunan tetap harus berjalan, tetapi dampaknya terhadap mobilitas masyarakat juga harus diperhitungkan.
“Kita harus memastikan pembangunan infrastruktur tidak kemudian mengganggu mobilitas masyarakat,” katanya.
Untuk penataan kabel udara, Farhan mengakui prosesnya berpotensi menimbulkan gangguan konektivitas. Namun, pemerintah akan menyiapkan sejumlah alternatif agar layanan internet masyarakat tetap berjalan.
Ketahanan Pangan Jadi Perhatian
Perubahan iklim juga menjadi tantangan bagi Kota Bandung. Cuaca ekstrem dan kemarau panjang dinilai dapat memengaruhi ketersediaan pangan.
Farhan menegaskan, ketahanan pangan tidak hanya soal distribusi, tetapi juga memastikan produksi bahan pangan di daerah pemasok tetap tersedia.
Karena itu, Pemkot Bandung akan memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk menjaga pasokan pangan bagi masyarakat.
“Ketahanan pangan bukan bicara masalah suplai atau distribusi saja, tetapi memastikan bahwa produksi bahan pangan di hulu pun harus betul-betul kita pastikan tersedia bagi warga Kota Bandung,” ujarnya.
Bukan Lagi Wali Kota Superhero
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Farhan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat. Ia menilai tidak ada lagi konsep wali kota sebagai sosok yang bisa menyelesaikan semua persoalan seorang diri.
“Tidak ada lagi wali kota yang superhero. Tidak ada lagi wali kota yang sosoknya seakan-akan jagoan. Saat ini wali kota adalah sosok yang sama dengan rakyat biasa. Sosok yang harus bekerja keras, berkeringat di bawah terik matahari, turun bersama,” ujar Farhan.
Untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, Farhan mengaku telah mengunjungi 101 kelurahan melalui berbagai program dan kegiatan kewilayahan, termasuk Prakarsa dan Siskamling Siaga Bencana.
Masih ada sekitar 50 kelurahan yang akan dikunjunginya. Dalam kunjungan tersebut, Farhan akan bertemu para RW dan mendengarkan langsung berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Menurutnya, pola kerja tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih dekat antara pemerintah dan masyarakat.
Bandung dan Jawa Barat Saling Berkaitan
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, perkembangan Kota Bandung memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan Jawa Barat.
Menurutnya, Bandung tidak hanya berstatus sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi kreatif, budaya dan inovasi.
Erwan menyampaikan, sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif Jawa Barat. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,73 persen secara tahunan, sementara pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,29 persen.
Ia juga mengapresiasi program padat karya Pemkot Bandung. Hingga Agustus 2026, program tersebut disebut telah menyerap sekitar 4.100 tenaga kerja. Sekitar 3.900 tenaga kerja lainnya disiapkan untuk tahap berikutnya.
“Pembangunan harus memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan kesempatan kerja,” tutur Erwan.(kyy/lys).
