 |
| Paripurna DPRD Jawa Barat, Selasa(1/9) |
Bandung.Internationalmedia.id.-Penurunan pendapatan hingga Rp 2,27 triliun di tengah lonjakan belanja daerah dalam Ranperda APBD Perubahan (P-APBD) Jawa Barat 2026 menjadi sorotan tajam Fraksi Partai Nasdem DPRD Jabar.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, Nasdem memperingatkan Pemprov Jabar agar kebijakan fiskal ini tidak mempersempit ruang fiskal maupun membebani keuangan daerah di masa depan.
Beberapa poin krusial yang dikritisi meliputi:
Anjloknya Target Pendapatan: Target pendapatan daerah merosot 7,52% dari Rp 30,12 triliun menjadi Rp 27,85 triliun, dipicu penurunan PAD sebesar Rp1,57 triliun dan pendapatan transfer yang berkurang Rp 689,29 miliar.
Lonjakan Belanja & Defisit Rp 3,26 Triliun: Saat pendapatan turun, belanja daerah justru naik Rp 991,55 miliar menjadi Rp 30,82 triliun. Kesenjangan ini memicu defisit membengkak hingga Rp 3,26 triliun.
Rencana Utang Rp 3,4 Triliun: Pemprov didorong menyusun peta pembayaran yang jelas dan realistis atas rencana utang daerah sebesar Rp 3,4 triliun agar tidak mengorbankan alokasi pelayanan publik kelak.
Evaluasi BUMD & Penyertaan Modal BIJB: Penyesuaian penyertaan modal untuk PT BIJB dari Rp100 miliar menjadi Rp 50 miliar diminta memiliki roadmap bisnis yang terukur, bukan sekadar menutup operasional rutin.
Fraksi Nasdem mendesak Pemprov Jabar tidak mengejar PAD dengan menaikkan beban tarif pajak masyarakat, melainkan memperluas basis ekonomi, digitalisasi pemungutan, serta mengoptimalkan kinerja BUMD. Jawaban resmi Gubernur Jabar atas pandangan fraksi-fraksi ini dijadwalkan akan disampaikan pada Rapat Paripurna, 4 September 2026.(rel/lys)
