 |
| Mahasiswa Purwakarta Demo, Gebrak Desk DPRD,dan Bakar Ban |
Purwakarta.Internationalmedia.id.– Aliansi Mahasiswa Purwakarta bersama ratusan elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Purwakarta, Selasa(8/9).
Dengan lantang mahasiswa mendesak transparansi anggaran, sebelum akhirnya merangsek masuk dan melancarkan aksi silat lidah penuh tensi tinggi bersama pimpinan dewan.
Awalnya, ketegangan pecah di luar gedung saat massa aksi nekat membakar ban bekas sebagai bentuk simbol kekecewaan terhadap kinerja legislatif. Asap hitam yang membubung memicu adu argumen sengit dan aksi dorong dengan aparat kepolisian yang berusaha memadamkan api. Meski situasi sempat memanas, petugas berhasil meredam emosi massa hingga unjuk rasa kembali terkendali.
Namun, ledakan emosi sesungguhnya justru terjadi saat perwakilan mahasiswa diberi ruang audiensi di dalam Gedung DPRD. Ruang rapat mendadak memanas bagai arena debat panas ketika puluhan mahasiswa mengerumuni pimpinan dewan.
 | ||||
| Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Purwakarta dikerumuni Mahasiswa dan Elemen masyarakat di ruang Sidang |
Sambil menggebrak desk perdebatan dengan gestures menunjuk tegas, mahasiswa mencecar integritas, efektivitas pengawasan APBD, hingga gaya hidup hedonis para pejabat publik yang dinilai mencederai perasaan rakyat.
Atmosfer audiensi kian membara saat barisan mahasiswa melempar tantangan ekstrem: menuntut keterbukaan informasi anggaran perjalanan dinas hingga mendesak tes urine mendadak bagi seluruh anggota dewan demi membuktikan kebersihan moral mereka dari narkoba.
Mendapat tekanan bertubi-tubi, Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami sempat berusaha meredam situasi, namun penjelasannya dinilai terlalu normatif dan berkali-kali dipotong oleh interupsi tajam para aktivis. Melihat ruang rapat yang kian terdesak, Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Lutfi Bamala, langsung pasang badan dengan nada tak kalah keras.
"Kami tidak pernah takut untuk dikritik, tapi sampaikan dengan tata cara dan substansi yang jelas!" tegas Lutfi di tengah kepungan massa mahasiswa yang adu urat leher dengannya.
Usai perdebatan sengit dan saling silat kata yang menguras emosi, Koordinator Aksi, Muhamad Jalaludin, menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan 7 tuntutan utama—termasuk keterbukaan alokasi anggaran reses, tindakan tegas Badan Kehormatan (BK) atas kebiasaan hura-hura pejabat, hingga mekanisme respons cepat aspirasi.
Mahasiswa memberikan ultimatum keras berupa tenggat waktu 2 \times 24 jam bagi DPRD Purwakarta untuk memberikan respons tertulis dan tindakan konkrit. Jika diabaikan, Aliansi Mahasiswa Purwakarta mengancam akan kembali melumpuhkan gedung dewan dengan gelombang massa yang jauh lebih besar. (Ir)
