 |
| Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat,Selasa(1/9) |
Bandung.Internationalmedia.id.- DPRD Jawa Barat meminta Pemprov Jabar buka-bukaan soal rencana pinjaman daerah sebesar Rp 3,4 triliun dalam Rancangan APBD Perubahan (P-APBD) 2026.
Langkah utang jumbo ini memicu kritik keras seluruh fraksi dewan setelah pendapatan daerah diproyeksikan anjlok, sementara alokasi belanja justru dipertahankan tetap tinggi.
Hal ini disampaikan pada Pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat sebagai bagian dari tahapan pembahasan Ranperda tentang PAPBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026, Selasa(1/9).
Poin-poin utama yang dikritisasi dewan meliputi:
Kesenjangan Fiskal: Menurunnya target pendapatan daerah di tengah kebutuhan belanja yang dipertahankan tetap tinggi.
Akuntabilitas Pinjaman Rp 3,4 Triliun: Permintaan rincian rinci mengenai alokasi pinjaman, mulai dari jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima hingga program konkret yang dibiayai.
Perubahan Struktur Belanja: Penyesuaian anggaran yang terdorong oleh pergeseran internal serta arahan dari Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menegaskan bahwa catatan kritikal dari fraksi-fraksi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan anggaran. Pihaknya kini menunggu jawaban resmi eksekutif dalam rapat paripurna berikutnya untuk memastikan APBD Perubahan 2026 tetap akuntabel, transparan, dan mengedepankan kehati-hatian fiskal.(rel/lys)
