 |
| Pansus XV DPRD Provinsi Jawa Barat bersama DLH Jawa Barat saat kunjungan kerja ke kantor DLH Sumedang, Selasa (15/9/2026). |
Sumedang.Internationalmedia.id.- Panitia Khusus (Pansus) XV DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat menyoroti tajam krisis lingkungan di Kabupaten Sumedang saat kunjungan kerja ke kantor DLH Sumedang, Selasa (15/9/2026).
Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk menyerap aspirasi daerah dalam rangka mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH).
Langkah tegas ini diambil lantaran Sumedang dinilai memiliki kompleksitas masalah lingkungan yang mendesak dari hulu ke hilir. Pansus XV mendapati tiga isu krusial yang mengancam keseimbangan ekosistem wilayah tersebut:
Ketua Pansus XV DPRD Jawa Barat, H. Jenal Arifin, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur memang membutuhkan material, tetapi tidak boleh mengorbankan fungsi lingkungan .
Regulasi P3LH ini dirancang untuk mengunci celah tata kelola lingkungan secara menyeluruh, mencakup aspek perencanaan yang ketat, pengawasan berkala, hingga sanksi dan kewajiban rehabilitasi lahan pascatambang.
Melalui Raperda P3LH ini, DPRD Jabar berkomitmen menghadirkan payung hukum yang kuat agar potensi bencana ekologis di Sumedang dan sekitarnya dapat dicegah sedini mungkin.(rel/lys)
