 |
| Rapat Koordinasi Urgensi Penyusunan Kebijakan Menghadapi Post-Quantum Computing (PQC), Kamis (6/8). |
Jakarta.Internationalmedia.id – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya mendukung kesiapan nasional menghadapi perkembangan komputasi kuantum yang dinilai berpotensi mengubah lanskap keamanan siber.
Komitmen tersebut disampaikan Telkom dalam Rapat Koordinasi Urgensi Penyusunan Kebijakan Menghadapi Post-Quantum Computing (PQC) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kamis (6/8).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah, BSSN, Telkom, akademisi, industri, dan komunitas keamanan siber untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyiapkan kebijakan nasional menghadapi era pasca-kuantum.
Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji mengatakan, tantangan komputasi kuantum tidak cukup dijawab melalui adopsi teknologi, tetapi membutuhkan penguatan kapabilitas nasional secara menyeluruh.
“Era komputasi kuantum akan mengubah paradigma keamanan digital secara fundamental. Karena itu, yang perlu dibangun bukan hanya kesiapan teknologi, tetapi juga kapabilitas nasional,” ujar Seno.
Menurutnya, Telkom siap mengambil peran strategis melalui penguatan riset dan inovasi, pengembangan talenta bersama Telkom University, serta pengembangan kapabilitas digital untuk mendukung ekosistem quantum-safe sebagai bagian dari penguatan kedaulatan digital Indonesia.
Telkom University saat ini telah mengembangkan sejumlah riset terkait PQC, termasuk quantum error correction. Telkom juga melakukan kajian menuju era quantum-safe melalui pengembangan quantum-safe network dan quantum-safe data center.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto menegaskan bahwa kesiapan menghadapi era komputasi kuantum harus menjadi agenda strategis nasional.
“Persiapan menghadapi era post-quantum bukan lagi menjadi isu sektoral, melainkan agenda strategis nasional yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut merumuskan sejumlah langkah prioritas, antara lain penyusunan Peta Jalan Nasional Migrasi Post-Quantum Cryptography, penentuan prioritas perlindungan data dengan tingkat kerahasiaan tinggi, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta usulan pembentukan National Quantum Center.
Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Marsda TNI R. Tjahjo Kurniawan mengatakan keamanan siber merupakan fondasi transformasi digital. BSSN juga telah membentuk Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Post-Quantum Cryptography untuk mendukung penyusunan peta jalan dan mempercepat kesiapan Indonesia.
Chairman CISSReC Dr. Pratama Persadha menilai Indonesia tidak perlu menunggu komputer kuantum mampu memecahkan sistem kriptografi saat ini untuk mulai melakukan persiapan.
Menurutnya, langkah awal yang realistis adalah menginventarisasi aset digital dan mengidentifikasi data paling kritis, sehingga migrasi menuju sistem keamanan tahan kuantum dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus mengganti seluruh infrastruktur yang ada.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat kesiapan Indonesia menghadapi ancaman quantum attack, sekaligus membuka peluang pemanfaatan teknologi kuantum untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat kedaulatan digital nasional.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto, S.I.P., M.Tr.(Han.), serta dihadiri Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Marsda TNI R. Tjahjo Kurniawan, Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Dr. Pratama Persadha.
Kemudian, Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Marsma TNI Budi Eko Pratomo, Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informasi Marsma TNI Agus Pandu Purnama, Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji, serta perwakilan kementerian, lembaga, BUMN, industri, akademisi, dan komunitas keamanan siber.
Forum ini menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional dalam menghadapi perkembangan teknologi komputasi kuantum.(ter)
