 | |
| Penyaluran Bantuan Kemanusiaan ke NTT |
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub menyalurkan bantuan berupa sembako, air bersih, obat-obatan, selimut, tenda, serta kebutuhan pokok lainnya melalui sejumlah kapal.
Salah satu pengiriman dilakukan menggunakan Kapal Negara (KN) NIPA milik Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Kupang. Kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Kupang pada Selasa (18/8/2026) pukul 00.31 WITA dan tiba pada Kamis (20/8/2026). Bantuan kemudian dibongkar di Pelabuhan Reo dan Maropokot, dua wilayah yang terdampak cukup parah.
Selain KN NIPA, bantuan juga dikirim menggunakan KM Tidar milik PT PELNI dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju wilayah terdampak. Bantuan tersebut dihimpun dari KSOP Tanjung Perak, PT Pelindo, PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), sejumlah pemangku kepentingan, dan masyarakat.
Bantuan yang dikirim meliputi kebutuhan pokok, susu dan makanan bayi, serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
Kemenhub juga menyiapkan pengiriman bantuan dari kantor pusat menggunakan KM Tidar. Kapal dijadwalkan berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok pada 29 Agustus 2026 dengan tujuan Maumere, Larantuka, Lewoleba, dan Kupang.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud mengatakan transportasi laut menjadi salah satu jalur penting untuk mempercepat distribusi bantuan dan mobilisasi personel ke wilayah terdampak.
“Prioritas kami adalah memastikan transportasi laut dapat mendukung penanganan bencana, baik untuk distribusi bantuan kemanusiaan maupun mobilisasi personel,” ujar Masyhud, Kamis (20/8/2026).
Untuk memperlancar pengiriman bantuan, Kemenhub memberikan pembebasan tarif 100 persen bagi pengiriman logistik kemanusiaan menggunakan kapal PSO PT PELNI. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi personel penanggulangan bencana, termasuk TNI, Polri, tenaga medis, dan relawan resmi.
Sementara itu, KN NIPA selain mengangkut bantuan juga melakukan pemantauan dan perbaikan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) di perairan Flores. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan pelayaran dan menjaga kelancaran pergerakan kapal di wilayah NTT pascagempa. (RBS).
