 |
| Foto: Ilustrasi |
Bandung.Internationalmedia.id – Momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat menjadi kesempatan bagi Komisi III DPRD Jawa Barat untuk mengevaluasi kualitas investasi di daerah. Meski realisasi investasi terus mencatatkan angka tinggi, kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi masyarakat dinilai masih perlu ditingkatkan.
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Budi Mahmud Saputra, mengatakan kebijakan investasi ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada besarnya nilai modal yang masuk. Investasi harus memberikan dampak nyata terhadap pembukaan lapangan kerja, penguatan pelaku usaha lokal, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
“Tingginya angka investasi yang masuk seharusnya berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Jika realisasi modal terus memecahkan rekor namun persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan angka pengangguran masih membayangi, maka ada diskoneksi struktural yang harus kita benahi bersama,” ujar Budi di Kota Bandung, Rabu (19/8/2026).
Berdasarkan data kinerja penanaman modal, realisasi investasi di Jawa Barat pada semester I 2026 mencapai Rp138,13 triliun. Capaian tersebut melanjutkan tren positif pada 2025 yang mencatat realisasi investasi sebesar Rp296,83 triliun.
Jawa Barat juga masih menjadi salah satu daerah dengan realisasi investasi terbesar secara nasional. Namun, tingginya nilai investasi tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas penyerapan tenaga kerja.
Menurut Budi, perkembangan industri yang semakin mengandalkan teknologi dan otomatisasi menyebabkan kebutuhan tenaga kerja pada sejumlah sektor tidak sebesar nilai investasi yang ditanamkan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar pertumbuhan investasi tidak berjalan sendiri tanpa memberikan dampak optimal bagi masyarakat.
Karena itu, Komisi III DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanaman modal, termasuk mengukur sejauh mana investasi yang masuk mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian daerah.
Dorong Insentif bagi Investor Penyerap Tenaga Kerja
Budi menilai pemerintah perlu menyusun kebijakan investasi yang lebih selektif dengan memberikan insentif kepada perusahaan yang memiliki komitmen kuat terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
“Pemerintah provinsi perlu menyusun regulasi insentif fiskal maupun non-fiskal yang terarah bagi investor yang berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal dan membangun rantai pasok bersama UMKM daerah. Kemudahan investasi harus dikunci dengan indikator kinerja penyerapan tenaga kerja yang jelas,” tegasnya.
Menurutnya, pemberian insentif tidak semata-mata didasarkan pada besarnya nilai investasi, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan bagi masyarakat Jawa Barat.
Dengan demikian, investor yang mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, serta melibatkan UMKM dalam kegiatan usaha layak mendapatkan dukungan dan kemudahan lebih besar.
Perkuat Kemitraan dengan UMKM
Selain penyerapan tenaga kerja, Komisi III juga menekankan pentingnya keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok industri besar. Investasi dinilai akan lebih memberikan manfaat apabila tidak hanya terkonsentrasi di kawasan industri, tetapi turut menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.
Budi mengatakan, pelaku UMKM harus diberikan ruang untuk masuk ke dalam rantai pasok perusahaan besar, baik sebagai pemasok barang maupun penyedia jasa.
“Investasi yang berkualitas harus mampu menciptakan efek ganda (multiplier effect) secara vertikal dan horizontal. Keterlibatan pelaku usaha lokal dan UMKM dalam rantai pasok korporasi besar menjadi kunci agar arus modal asing maupun domestik terdistribusi merata hingga ke tingkat akar rumput,” katanya.
Ia menilai pola kemitraan tersebut juga dapat memperkuat daya tahan ekonomi daerah. Ketika UMKM terhubung dengan industri besar, perputaran ekonomi tidak hanya dinikmati oleh perusahaan pemodal, tetapi turut dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
Investasi Harus Sejalan dengan Target Pembangunan
Komisi III DPRD Jawa Barat berharap arah kebijakan investasi dapat diselaraskan dengan target pembangunan daerah dalam RPJMD Jawa Barat 2025–2029, khususnya terkait perluasan kesempatan kerja dan penguatan fondasi ekonomi lokal.
Budi menegaskan bahwa capaian investasi tetap penting sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi angka tersebut harus dibarengi dengan indikator lain yang mencerminkan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Yang kita kejar bukan hanya investasi yang besar, tetapi investasi yang berkualitas dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah, dunia usaha, dan DPRD dapat memperkuat koordinasi untuk memastikan setiap investasi yang masuk memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengembangan UMKM, serta pemerataan ekonomi.
Dengan pendekatan tersebut, momentum Hari Jadi ke-81 Jawa Barat diharapkan tidak hanya menjadi perayaan capaian pembangunan, tetapi juga menjadi titik evaluasi untuk memastikan pertumbuhan investasi benar-benar berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.*
