 |
| Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz , Daniel Johan, Faisol Riza bersama beberapa tokoh Tionghoa usai pemberian cinderamata |
Jakarta.Internationalmedia.id-Badan Persaudaraan Antariman (Berani), sebuah badan otonom di bawah naungan PKB yang fokus merawat pluralisme mengelar Dialog Kebangsaan bertajuk “ Peran Tionghoa dalam Pusaran Kebangsaan “.di Gedung DPR RI, Jakarta(Minggu).19/7/2026).
Dialog dalam menyambut Hari Lahir Ke-28 PKB ini dihadiri sejumlah tokoh PKB diantaranya Faisol Riza (Wakil Menteri Perindustrian), FaridaFarichah (Wakil Menteri Koperasi).
Sementara sejumlah tokoh Tionghoa tampak di antaranya Ketua Umum Paguyuban Sosil Marga Tionghoa (PSMTI) Wilianto Tanta, Dewan Penyantun PSMTI Abraham Rudy, Wakil Ketua Umum/Koord Wilayah Jawa Barat Henry Husada, Ketua Umum Perhimpunan Indonesia tionghoa (INTI) Indra Wahidin, Wakil Ketua umum Perhimpunan INTI Pui Sudarto.
Ketua Umum Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia. Maha Bhiksu Dutavira Mahasthavira (Suhu Benny), Ketua Umum Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) Ardy Susanto dan sejumlah tokoh lainnya.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) MPR Republik Indonesia Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, dalam sambutan saat membuka acara mengatakan etnis Tionghoa merupakan salah satu arsitek utama dalam pembangunan Republik Indonesia.
Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz juga menyampaikan dialog ini untuk membuka wawasan sekaligus merespons masih adanya dikotomi semu antara pribumi dan nonpribumi.
Neng Eeem menjelaskan bahwa jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, pembauran budaya telah mengakar kuat di Nusantara melalui interaksi damai. Denyut akulturasi telah mengalir dalam keseharian masyarakat, mulai dari kuliner hingga arsitektur.
 |
| Daniel Johan, didampingi tokoh Abraham Rudy saat memberikan keterangan kepada media |
“Di masa itu, Laskar Tionghoa dan pejuang Jawa bersatu di medan laga, menghantam kezaliman VOC. Sejarah ini menjadi bukti bahwa solidaritas lintas etnis demi menegakkan keadilan telah tumbuh subur di bumi pertiwi sejak berabad-abad silam,” ujarnya.
Pembina DPP Badan Persaudaraan Antariman (Berani), Daniel Johan, menegaskan etnis Tionghoa memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Indonesia, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan nasional.
Daniel mengatakan Indonesia dibangun oleh seluruh anak bangsa tanpa membedakan suku, agama, maupun etnis.
Menurutnya, kontribusi masyarakat Tionghoa telah menjadi bagian penting dalam sejarah nasional dan perlu terus dikenalkan kepada generasi penerus.
"Komunitas Tionghoa telah memberikan sumbangsih besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, pembangunan ekonomi, pendidikan, hingga kebudayaan nasional. Sejarah itu harus terus dirawat agar tidak hilang dari ingatan generasi penerus," kata Daniel dalam keterangan tertulis yang diterima Senin(20/7/2026).
Gus Dur Dinilai Pulihkan Hak-Hak Warga Tionghoa
Daniel Johan juga menambahkan, hubungan harmonis antara PKB dan komunitas Tionghoa memiliki akar sejarah yang kuat. Salah satunya melalui perjuangan Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dalam memulihkan harkat, martabat, dan hak-hak warga Tionghoa di Indonesia.
Kebijakan pemulihan hak-hak warga Tionghoa pada masa Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diwujudkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 mengenai Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China.
Kebijakan ini menghapus pembatasan terhadap ekspresi budaya, adat istiadat, dan tradisi Tionghoa di ruang publik. Pada masa pemerintahan Gus Dur pula, Tahun Baru Imlek ditetapkan sebagai hari libur fakultatif, yang kemudian disempurnakan pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi hari libur nasional mulai 2003.
Daniel menegaskan hubungan PKB dengan komunitas Tionghoa dibangun di atas nilai kemanusiaan, keadilan, dan persamaan hak sebagai warga negara.
"Inilah fondasi yang terus kami jaga hingga hari ini," ucapnya.
Daniel mengajak seluruh elemen bangsa meneladani nilai-nilai yang diwariskan Gus Dur dalam membangun Indonesia yang damai, inklusif, dan berkeadaban.
Menurutnya, menjaga sejarah merupakan bagian penting untuk memperkuat persatuan bangsa serta memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berkontribusi.(RBS)
