 |
| Halim Mulia |
Bandung.Internationalmedia.id.- Penerimaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 memperlihatkan bahwa DPRD Kota Bandung telah kehilangan taring dalam menjalankan Tugasnya.
Di tengah berbagai persoalan masyarakat seperti tingginya pengangguran, persoalan sampah, tekanan ekonomi, lemahnya pelayanan publik, hingga kasus korupsi yang saat ini masih merajalela, DPRD kota Bandung justru melakukan persekongkolan gelap dengan Pemerintah Kota Bandung.
Sudah menjadi rahasia umum, Kota Bandung berkali-kali diguncang oleh kasus hukum akibat tata kelola pemerintahan yang koruptif. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengawasan yang ketat dari legislatif sehingga persoalan - persoalan yang terjadi dikota bandung tidak dapat dituntaskan.
Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia(GMNI) Bandung, Halim Mulia dalam Rilis-nya yang diterima, Kamis(21/5) malam lebih jauh menjelaskan. pembahasan LKPJ pada akhirnya hanya menjadi formalitas politik tahunan tanpa evaluasi kritis yang benar-benar menyentuh persoalan rakyat.
DPRD lebih terlihat menjaga harmonisasi politik dengan eksekutif dibanding menjalankan mandat sebagai representasi rakyat.
 |
| GMNI Segel Kantor DPRD Kota Bandung |
DPRD yang seharusnya menjadi pengawas anggaran dan kebijakan justru kehilangan taringnya, di tengah berbagai persoalan - persoalan yang masih menjadi beban masyarakat kota Bandung. Ketika fungsi kontrol tidak berjalan dengan baik, kekuasaan menjadi rawan untuk disalahgunakan.
Kami menyoroti dengan sangat tajam bahwa Persekongkolan gelap yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif ini semakin membuka ruang bagi bertumbuhnya penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintah kota bandung, hal ini menjadi sebuah kemunduran bagi demokrasi.
DPRD tidak boleh hanya menjadi stempel legitimasi pemerintah daerah, tetapi harus menjadi lembaga yang berani mengkritik, mengevaluasi, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Atas dasar itu, kami menuntut: 1. Menolak praktik politik formalitas dalam pembahasan LKPJ yang tidak berpihak kepada rakyat. 2. Mendesak DPRD Kota Bandung memperkuat pengawasan serta melakukan evaluasi total terhadap Pemerintah kota Bandung agar praktik penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang tidak terus terjadi. 3. Mendesak DPRD kota bandung membuka hasil evaluasi dan rekomendasi LKPJ secara transparan kepada publik.
Kami akan terus mengawal jalannya pemerintahan daerah dan membangun konsolidasi bersama elemen masyarakat sipil agar fungsi pengawasan terhadap kekuasaan kembali berjalan secara kritis, demokratis, dan berpihak kepada rakyat, tutupnya.
Hari ini GMNI Cabang Bandung menggelar aksi demo ke kantor DPRD Kota Bandung. Namun tak satupun anggota yang menerima aspirasi mereka sehingga mereka menyegel kantor DPRD atas dasar ketidakpercayaan mereka terhadap DPRD Kota Bandung, kata Halim Mulia.(rel/lys)
