Oleh:Lyster Marpaung
Pertengahan bulan ini. Pos Indonesia menggelar Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) di Jakarta. Sahkan Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi baru. Ini. berkaitan erat juga dengan ditariknya kembali Dirutpos Faizal Rochmad Djoemadi ke jajaran Direksi Telkom sebagai Direktur IT Telkom.
Pemegam Saham Utama Pos Indonesia(Persero), Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam RUPS nanti tidak mengulangi kekecewaan para karyawan.
Mengapa?. Pada RUPS tahun 2020. Tak satupun kader pos menduduki jabatan Direksi. Bak tuan rumah hanya jadi penonton. Sepertinya, para petinggi Pos kurang mumpuni, tidak mengerti mengurusi rumahnya sendiri. Apalagi, mereka-mereka yang menduduki jabatan tersebut dianggap qualified.
Pos Indonesia memang tidak “mengharamkan” adanya penempatan pejabat sektor lintas BUMN. Tidak harus dari Pos Indonesia. Namun, pejabat tersebut harus mumpuni dan berkompetensi pada bidangnya. Tidak memulai dari awal, belajar dari pegawai Pos yang ada.
Sayang, pada saat itu apa sedemikian parahnya SDM Pos Indonesia sehingga tidak ada yang layak untuk duduk dijajaran Direksi. Mungkin tidak ada link politik atau kedekatan dengan pemegang saham. Atau sama sekali tidak ada yang ”berbobot”?.
Memajukan Pos memang tidak harus duduk dijajaran Direksi. Namun secara psikologis berdampak buruk karena mereka bisa menganggap, kinerja mereka dianggap remeh.
Selama 10 tahun, Pemegang Saham Utama Pos Indoneia mungkin melakukan “ujicoba” yakni tahun 2015-2025, tampuk kepemipinan Pos Indonesia dipegang non pejabat pos. Tahun 2015, Bos Shafira Gilarsi Wahyu, Dirut PT Pos Indonesia dan disebut-sebut pemimpin yang go international. Kemudian, 5 tahun terakhir ini, diawaki Faizal Rochmad Djoemadi dari PT Telkom yang disebut-sebut sebagai ahli IT.
Namun, 2 tahun dalam perjalanannya, tahun 2022 dan 2023. Dua angota Direksi bermasalah. Mungkin, agar tidak mau disalahkan, digantikan 2 kader pos yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Direksi.
Padahal, dalam tubuh Pos sendiri banyak kader-kader andalan yang memiliki disipilin ilmu yang beragam dan menyandang gelar S-2 dan Doktor, berpengalaman yang mampu mendongrak ketertinggalan Pos Indonesia.
Mereka tersebar diberbagai Direktorat yang ada. Ada kader di Keuangan, Corporate Secretary, Yayasan Pendidilan Pos Indonesia, ada pensiunan, kini Staf Khusus salah satu di Kementerian. Bahkan, saat ini masih ada 2 anggota Direksi/Direktur, andalan dan kader pos.
Sebelum RUPS memutuskan nama-nama yang akan menduduki jabatan segai Direksi, sebaiknya rekrutmen Direksi dan CEO harus berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kualifikasi mereka, bukan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, politis atau hubungan pribadi atau melihat casing. Bahkan, jangan sampai ada lagi”ujocoba”.
Namun dalam perjalanannya apa yang terjadi, Perusahaan yang dulu menjadi tulang punggung komunikasi itu kini tampak kehilangan arah. Lebih menyedihkan, di balik meredupnya kinerja, Pos Indonesia tersandung, beban utang yang menumpuk sebesar Rp 3,2 triliun (pinjman)hingga Juni 2024. Pinjaman tersebut naik dari Rp 707 miliar pada 2022 lalu. Pembayaran bunga setiap bulan juga, terkadang tidak mulus.
Kemudian, adanya kebijakan keuangan yang menyakitkan para pensiunan, orang-orang yang dulu membangun perusahaan ini dari nol.
Dalam Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Komisi V DPR RI bulan Februari lalu, Pos Indonesia mengakui pinjaman jangka pendek PT Pos Indonesia meningkat cukup drastis. Hal ini disebabkan karena pembayaran yang belum diterima dari proyek pemerintah sebesar Rp 1,8 triliun. Per akhir Januari masih ada sekitar dana Rp 800 miliar dari proyek pemerintah.
Piutang PT Pos Indonesia sampai akhir tahun 2024 masih ada sekitar Rp 1,2 triliun. Utang itu digunakan untuk menunjang pertumbuhan bisnis perseroan.
Bisnis layanan jasa kurir mengalami penurunan. Pendapatan dari sektor kurir turun sebesar 9,6% menjadi Rp 1,71 triliun pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh kompetisi yang sangat ketat dan tidak sehat di sektor jasa kurir, dengan lebih dari 700 lisensi kurir yang ada di Indonesia.
Selama tahun 2024, Pos Indonesia disebutkan berhasil mencatat laba sebesar Rp 767,7 miliar dari pendapatan sebesar Rp 5,7 triliun. Namun, Cash flow(arus kas) tidak ada karena macet dalam proyek pemerintah.
Sebenarnya, Pos Indonesia bukan perusahaan yang tergilas oleh zaman dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Masalahnya adalah, potensi yang disia-siakan, arah bisnis yang tak lagi jelas.
Bukan kalah bersaing. Tapi bagaimana perusahaan gagal membaca kebutuhan pelanggan dan gagal membangun strategi berkelanjutan di tengah perubahan zaman.
Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi kini diangkat menjadi Direktur IT PT Telkom meninggalkan berbagai masalah di antaranya, beban utang yang besar, termasuk utang perusahaan kepada dana pensiun. Bahkan, dalam beberapa laporan, tercatat bahwa utang pendiri (PT Pos Indonesia sebagai entitas) kepada Dana Pensiun Pos Indonesia telah menjadi beban berat yang tak terselesaikan selama bertahun-tahun. Kemudian, beban finansial itu berimbas pada hak-hak pensiunan.
Mereka harus menunggu dengan cemas tiap bulan demi tunjangan yang tak kunjung jelas. Ini bukan hanya krisis manajemen, tapi juga krisis moral. Setelah diserahkan kembali kepada insan-insan Pos diharapkan, Pos Indonesia bisa lebih berkembang dan bangkit dari ketertinggalannga. Pos Bangkit oleh Insan Pos. Semoga.
(Penulis adalah Wartawan dan Penikmat Pos)
