 |
| Air danau Toba surut |
Samosir.Internationalmedia.id.-Penurunan muka air Danau Toba yang disertai kematian massal ikan di keramba jaring apung (KJA) dinilai sebagai tanda serius melemahnya daya dukung ekologis kawasan Danau Toba.
Kondisi tersebut tidak hanya dipicu faktor iklim, tetapi juga akumulasi tekanan lingkungan yang berlangsung dalam waktu lama.
Penggiat lingkungan sekaligus Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia (PS_GI), Dr Wilmar E Simanjorang mengatakan bahwa situasi yang terjadi di Danau Toba harus dipahami sebagai peringatan ekologis bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Fenomena surutnya muka air Danau Toba dan kematian massal ikan bukan sekadar siklus alam biasa. Ini merupakan alarm bahwa keseimbangan ekologis Danau Toba sedang berada dalam tekanan berat,” ujar Wilmar kepada Internationalmedia.id., Rabu (20/5/2026).
Sebelumnya, laporan mengutip hasil kajian Institut Pertanian Bogor (IPB) yang mencatat penurunan muka air Danau Toba hingga sekitar 1,6 meter sejak Juni 2025 sampai Maret 2026. Bahkan, penurunan diperkirakan dapat mencapai dua meter apabila musim kemarau berkepanjangan terus terjadi.
Ahli Penginderaan Jauh Satelit IPB, Jonson Lumban Gaol, juga mengingatkan bahwa kombinasi El Niño dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif pada 2026 berpotensi memperparah musim kering di kawasan Danau Toba dan meningkatkan risiko kematian ikan di KJA.
Menurut Wilmar, perubahan iklim global memang memperbesar ancaman terhadap kawasan danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara itu. Namun, faktor lokal seperti kepadatan keramba jaring apung, pencemaran limbah organik, sedimentasi, hingga kerusakan kawasan tangkapan air turut mempercepat penurunan kualitas ekosistem.
“Danau Toba selama ini terlalu sering diposisikan hanya sebagai kawasan wisata dan ekonomi. Padahal, sebagai UNESCO Global Geopark, Danau Toba harus dipandang sebagai ekosistem hidup yang memiliki keterbatasan daya dukung,” katanya.
Ia menilai, kematian ikan secara berulang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kemampuan alami danau untuk memulihkan diri mulai menurun.
Karena itu, Wilmar mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk segera melakukan langkah restorasi ekologis secara menyeluruh.
Beberapa langkah yang dinilai mendesak antara lain penataan jumlah keramba jaring apung sesuai daya dukung danau, rehabilitasi kawasan hutan di sekitar tangkapan air Danau Toba, pengendalian limbah domestik, serta pembangunan sistem pemantauan kualitas air berbasis teknologi dan peringatan dini.
Selain pendekatan teknis, Wilmar juga menekankan pentingnya membangun kesadaran ekologis masyarakat melalui pendekatan budaya dan spiritualitas lingkungan.
“Kita membutuhkan cara pandang baru terhadap Danau Toba. Alam tidak boleh diperlakukan semata sebagai objek eksploitasi ekonomi, tetapi sebagai ruang kehidupan bersama yang harus diwariskan kepada generasi mendatang,” ujarnya.
Ia menambahkan, nilai-nilai budaya masyarakat Batak yang menghormati alam perlu kembali diperkuat dalam pembangunan kawasan Danau Toba.
“Geopark bukan sekadar status internasional atau branding pariwisata. Geopark adalah komitmen menjaga hubungan harmonis antara manusia, budaya, dan alam,” kata Wilmar.
Menurut dia, apabila paradigma pembangunan tidak berubah, maka ancaman krisis ekologis di Danau Toba diperkirakan akan semakin besar pada masa mendatang, terutama di tengah meningkatnya dampak perubahan iklim global.(Ung)
