Oleh: Wilmar Eliaser Simandjorang
Setiap kali pemerintah menawarkan sesuatu yang “gratis”, pertanyaan paling penting sering terlewat: siapa yang membayar, dan dengan harga apa? Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG)—dengan tujuan memperbaiki gizi anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan mengurangi ketimpangan—sering disambut hangat publik.
Niatnya mulia, manfaatnya jelas, dan bagi penerima, tampilannya sederhana: makanan bergizi tanpa biaya. Namun kata “gratis” inilah yang menjadi titik kritis bagi para ekonom.
Dua mazhab besar—neoklasik ala Milton Friedman dan Keynesian—memandang MBG secara berbeda, bahkan berlawanan. Friedman menekankan biaya tersembunyi, efisiensi, dan insentif, sedangkan Keynesian menekankan investasi sosial, perlindungan, dan dampak makro. Memahami perbedaan ini penting agar MBG tidak berhenti sebagai slogan politik, tetapi menjadi kebijakan publik yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Tidak Ada Makan Siang Gratis
Bagi Milton Friedman, pertanyaan pertama terhadap MBG bukan niat baiknya, tetapi: siapa membayar, dari mana, dan dengan biaya apa? Dalam logikanya, MBG tidak pernah benar-benar gratis. Biayanya datang dari pajak—sekarang atau di masa depan—utang negara, atau pengalihan anggaran sektor lain.
Konsep opportunity cost menjadi krusial. Jika triliunan rupiah dialokasikan untuk MBG, apa yang dikorbankan? Apakah peningkatan kualitas guru tertunda? Apakah sanitasi dan air bersih—yang justru menentukan gizi—dikurangi? Apakah layanan kesehatan primer tertekan? Masalah utamanya bukan niat baik, tetapi efisiensi penggunaan sumber daya terbatas.
Kritik Friedman semakin tajam ketika MBG diwujudkan sebagai program besar dan terpusat. Program semacam ini rentan inefisiensi, kebocoran, dan kualitas layanan yang tidak merata. Negara, menurut Friedman, bukan aktor paling efisien dalam memproduksi dan mendistribusikan makanan.
Ia lebih mendukung instrumen seperti transfer tunai, voucher gizi, atau intervensi minimum berbasis pasar. Kesimpulannya: MBG bukan gratis, berpotensi mahal, dan bisa menjadi cara paling mahal mencapai tujuan yang sama.
Keynesian: Investasi Sosial Jangka Panjang
Mazhab Keynesian membaca MBG dari perspektif sebaliknya. Bagi Keynesian, MBG bukan konsumsi semata, melainkan investasi sosial. Anak yang bergizi lebih baik belajar lebih optimal, memiliki kesehatan lebih baik, dan menjadi SDM produktif di masa depan. Dalam kerangka ini, biaya MBG adalah investasi dengan imbal hasil sosial yang melebihi pengeluarannya.
MBG juga merupakan stimulus ekonomi. Belanja negara untuk pangan mendorong petani, UMKM pangan, dan logistik lokal. Dalam kondisi ekonomi lemah, defisit bukan dosa, melainkan instrumen stabilisasi, selama tepat sasaran. Pandangan Keynesian juga menekankan kegagalan pasar (market failure): pasar tidak otomatis menyediakan gizi optimal bagi anak miskin. Tanpa intervensi, ketimpangan awal akan diwariskan dari generasi ke generasi.
Titik Temu yang Realistis
Praktik kebijakan publik menunjukkan bahwa jarang ada negara yang murni Friedman atau Keynesian. Titik temu justru menjadi kunci keberhasilan. Keduanya sepakat pada tujuan: gizi anak penting, SDM menentukan pertumbuhan jangka panjang. Perbedaannya ada pada instrumen.
Kompromi muncul ketika negara menetapkan tujuan dan standar, sementara pasar dan komunitas menjalankan eksekusi. Negara menentukan standar gizi, kelompok sasaran, anggaran, dan pengawasan. Produksi, distribusi, dan inovasi diserahkan kepada pelaku non-negara. Dengan cara ini, negara tetap hadir tanpa menjadi produsen tunggal.
Instrumen yang paling sering disepakati adalah voucher atau e-wallet gizi, bukan dapur negara. Anak atau keluarga menerima saldo digital khusus pangan sehat yang bisa digunakan di warung lokal, UMKM, atau koperasi, dengan batasan nutrisi yang jelas. Skema ini menjaga redistribusi ala Keynesian, sekaligus memberi pilihan individu dan efisiensi pasar ala Friedman.
Keduanya juga sepakat: program harus tepat sasaran, bukan universal. Fokus pada keluarga miskin dan daerah stunting tinggi lebih masuk akal, disertai evaluasi berkala dan sunset clause. Program publik tidak boleh sakral; harus diuji, dikoreksi, bahkan dihentikan bila tidak efektif. Dalam jangka panjang, investasi infrastruktur dasar—air bersih, sanitasi, dan kesehatan ibu—menjadi pelengkap, bukan pengganti MBG.
Pelajaran dari Negara Lain
Beberapa negara sudah menerapkan pendekatan hybrid ini.
• Amerika Serikat: SNAP (food stamps) dan National School Lunch Program—negara mendanai dan menetapkan standar, pasar menyalurkan.
• Brasil: Bolsa Família dan PNAE, dengan kewajiban membeli pangan dari petani lokal. Redistribusi berjalan tanpa mematikan pasar.
• Chili: JUNAEB menerapkan makan sekolah yang sangat terarah dengan penyedia swasta dan evaluasi ketat.
• India: Mid-Day Meal Scheme dengan standar nasional, eksekusi desentralistik melalui pemerintah daerah, LSM, dan dapur komunitas.
Pelajaran konsisten: negara menentukan tujuan, pasar menyediakan layanan, bantuan tidak universal, evaluasi berjalan, dan biaya “gratis” selalu dihitung.
Model Paling Realistis untuk Indonesia
Indonesia menghadapi tantangan nyata: geografis ekstrem, kapasitas birokrasi tidak merata, kualitas UMKM pangan bervariasi, risiko kebocoran anggaran, dan data sosial belum sempurna. Model hybrid bertingkat adalah pilihan paling realistis.
Negara berperan sebagai rule-maker, bukan cook: menetapkan standar gizi nasional fleksibel regional, menentukan kelompok sasaran, mengelola anggaran dan pengawasan, tanpa memasak massal. Eksekusi dilakukan secara lokal melalui kombinasi voucher gizi, warung dan katering UMKM, serta dapur komunitas di daerah terpencil. Program harus ketat sasaran—keluarga miskin, wilayah stunting tinggi, anak usia kritis—dan dilengkapi investasi air bersih, sanitasi sekolah, serta edukasi gizi ibu.
Keberhasilan MBG diukur bukan dari jumlah porsi dibagikan, melainkan dari penurunan stunting, kehadiran dan konsentrasi belajar, efisiensi biaya per anak, partisipasi UMKM lokal, dan minimalisasi kebocoran. Ini adalah disiplin ala Friedman dengan tujuan sosial ala Keynesian.
Penutup
MBG bukan sekadar program “gratis” untuk anak sekolah. Ia adalah investasi sosial yang menuntut akuntabilitas fiskal dan efisiensi operasional. Pendekatan hybrid—negara sebagai penentu arah, pasar dan komunitas sebagai pelaksana—menawarkan jalan tengah realistis bagi Indonesia.
Program ini mengajarkan satu hal penting: tidak ada makan siang gratis. Setiap porsi makanan bergizi adalah keputusan politik, ekonomi, dan sosial. Jika dikelola dengan tepat, MBG bukan beban, tetapi tabungan masa depan bangsa—yang sehat, produktif, dan setara. Jika dikelola sembarangan, ia menjadi pengeluaran mahal yang membebani generasi berikutnya.
Kebijakan publik selalu tentang pilihan, prioritas, dan tanggung jawab. MBG menuntut pemerintah untuk berani mengakui biaya nyata, sambil tetap menjaga visi besar: anak Indonesia harus tumbuh sehat, cerdas, dan setara. Itulah ujian nyata dari janji “gratis” yang sering terlalu mudah diucapkan.*
(Penulis, tinggal di Samosir)
