Kab. Bekasi.Internationalmedia.id.- Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan pemberhentian sementara terkait penerbitan izin pembangunan perumahan baru diseluruh Jawa Barat sebagai respon terhadap peningkatan resiko bencana khususnya banjir dan longsor.
Seperti diketahui, pemberhentian izin tersebut dilakukan hingga kabupaten / kota melakukan kajian resiko dan penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang nantinya berdampak pada pembangunan properti di Jawa Barat.
Hal tersebut menjadi perhatian penting Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai bahan evaluasi program guna mendalami sejauh mana dampak positif dari kebijakan tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan kajian dan pendalaman terkait kebijakan tersebut melalui rapat kerja bersama stake holder dan instansi terkait.
"Rapat kerja kali ini sebenarnya kita hanya mendalami ya , dampak dari perizinan - perizinan yang terhenti karena ada surat edaran dari kepala daerah kita , gubernur dan beberapa mitra kita sudah berkali - kali juga mengirimkan surat kepada pimpinan DPRD makanya kita harus mendalami masalah perizinan ini,” ujar Rahmat Hidayat usai rapat kerja dengan Stake holder dan Instansi terkait sebagai bahan Evaluasi Perizinan yang telah di lakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bekasi, Selasa, (20/01/2026).
Rahmat juga menambahkan, hasil dari rapat kerja ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh Komisi I dengan memberikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD dan melaksanakan rapar kerja dengan menghadirkan Gubernur sehingga mendapatkan solusi yang terbaik untuk Jawa Barat.
"Tindak lanjut komisi I nantinya akan kita laporkan ke pimpinan DPRD dan meminta ada rapat kerja lagi minggu depan di bandung terkait dengan evaluasi perizinan dengan mengundang gubernur dan stake holder terkait " tutup Ketua Komisi I Rahmat Hidayat Djati.*
