 |
| Daddy Rohanady saat melaksanakan Pengawasan Peneyelenggaraan Pemerintahan di Desa Panongan-Sedong Cirebon |
Cirebon.Internationalmedia.id.- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Daddy Rohanady melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Minggu (18/1/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Daddy Rohanady, politisi Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XII (Kabupaten/Kota Cirebon–Kabupaten Indramayu) bertemu langsung dengan aparatur desa, tokoh masyarakat, serta warga Desa Panongan.
Ia menyampaikan materi yang menitikberatkan pada fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pembangunan serta penggunaan anggaran di tingkat desa.
Ia menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pemerintahan desa harus dijalankan secara akuntabel dan efektif, sehingga setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar KDR di hadapan peserta kegiatan.
Dijelaskan bahwa kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Kabupaten Cirebon telah tersalurkan dan digunakan tepat sasaran sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
Menurutnya, pengawasan merupakan bagian penting dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai perencanaan, sekaligus mencegah potensi penyelewengan dan pemborosan anggaran negara. Dengan demikian, penggunaan dana desa dapat benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Selain menyampaikan materi, Dddy juga membuka ruang dialog dengan pemerintah desa dan warga setempat. Berbagai masukan, aspirasi, serta kendala terkait penyelenggaraan pemerintahan desa diserap untuk kemudian ditindaklanjuti dalam forum dan rapat-rapat di DPRD Provinsi Jawa Barat.
Melalui kegiatan ini, Daddy berharap sinergi antara DPRD, pemerintah desa, dan masyarakat dapat terus terjalin guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. *
