 |
| Drs. H. Arip Ahmad Ripai, M. Si |
Bandung.Internationalmedia.id.-Sekretariat DPRD Jawa Barat (Setwan) bersiap menghadapi pengetatan anggaran di tahun mendatang.
Kabag Program dan Keuangan Setwan DPRD Jabar, Drs. H. Arip Ahmad Ripai, M. Si. dalam perbincangan singkat di ruang kerjanya, Senin(27/10) siang, mengungkapkan langkah-langkah efisiensi yang akan diambil, mulai dari memangkas biaya makan minum (mamin) hingga meniadakan perjalanan dinas ke luar provinsi.
"Arahan Pak Gubernur jelas, tahun depan cukup minum air putih saja," kata Arip, menggambarkan betapa seriusnya upaya penghematan yang akan dilakukan.
Lebih lanjut, Arip menjelaskan bahwa langkah-langkah efisiensi akan menyasar berbagai pos anggaran. Penggunaan listrik akan dioptimalkan dengan mematikan lampu di sebagian besar ruangan pada malam hari. Kegiatan seremonial dan perayaan yang berlebihan juga akan dipangkas.
Kemudian, Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Setwan Jabar yang dinilai tidak produktif akan digeser menjadi tenaga guru, Satpol PP dan tenaga kebersihan. Pegawai juga akan bekerja WfH(Work from Home) atau bekerja dari rumah.
"Intinya, semua kegiatan yang kurang esensial akan kita kurangi volumenya," ujar Arip.
Meski demikian, Arip menegaskan bahwa DPRD Jabar tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Anggota dewan diharapkan tetap aktif menyerap aspirasi dan menjalin komunikasi dengan konstituen.
"Anggota dewan tetap harus turun ke lapangan, bertemu masyarakat, dan memperjuangkan kepentingan mereka," tegas Arip.
Terkait dengan potensi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, Arip mengaku masih menunggu kepastian. Namun, ia memastikan bahwa Setwan DPRD Jabar akan berupaya mencari solusi agar program-program kerja tetap berjalan optimal.
"Kami akan berupaya seefisien mungkin dalam menggunakan anggaran yang ada. Prioritas utama tetap pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkas Arip.
Dengan langkah-langkah efisiensi ini, DPRD Jabar berharap dapat memberikan contoh yang baik bagi instansi pemerintah lainnya dalam mengelola anggaran secara bijak dan bertanggung jawab.(Ter)
